Breaking News:

Berita Pelalawan

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Pelalawan Tahun 2021, Bupati Zukri Larang Pejabat Keluar Daerah

Bupati Zukri Ia mewanti-wanti supaya tidak ada pejabat pengguna anggaran melakukan manipulasi data dan mark up terhadap anggaran yang telah dipakai

Penulis: johanes | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Rabu (2/2/2022), untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Rabu (2/2/2022), untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.

Pemeriksaan interim terhadap laporan keuangan tahun 2021 akan dilakukan BPK perwakilan Riau selama 25 hari kedepan.

Tim BPK akan mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun lalu, seperti yang dilakukan setiap tahun.

Instansi ini akan berkantor di Pelalawan, tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selama hampir satu bulan.

"Selama pemeriksaan ini berlangsung jangan ada yang ke luar daerah, khususnya pejabat yang berkaitan. Tolong konsentrasi dan luangkan waktunya bersama tim BPK," kata Bupati Pelalawan, H Zukri dalam pemaparannya di hadapan seluruh pejabat dan tim BPK RI, Rabu (2/2/20222), di auditorium lantai lll kantor bupati.

Bupati Zukri menyampaikan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hari siap untuk diperiksa oleh BPK terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan tahun 2021 lalu.

Masuknya BPK untuk melakukan tugas pemeriksaannya merupakan kali pertama bagi dirinya setelah menjabat sebagai Bupati Pelalawan.

Ini merupakan hal baru baginya usai masuk dalam pemerintahan, karena selama ini dirinya berada di lembaga Legislatif yang tidak berhubungan langsung dengan BPK.

Zukri menekankan agar pejabat tidak sungkan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim BPK selama pemeriksaan 25 hari kedepan.

Ia mewanti-wanti supaya tidak ada pejabat pengguna anggaran melakukan manipulasi data dan mark up terhadap anggaran yang telah dipakai tahun lalu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved