Breaking News:

Harga Sawit Riau Naik

Jika Ada Pabrik Kelapa Sawit Beli TBS Murah dari Petani, Bakal Dilaporkan ke Dirjenbun

Saat harga sawit anjlok, Dinas Perkebunan (Disbun) Riau langsung berkoordinasi dengan seluruh Dinas Perkebunan kabupaten/kota di Riau

Penulis: Rino Syahril | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SP MSi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Harga TBS sawit di Riau pekan ini naik setelah sebelumnya sempat anjlok.

Saat harga anjlok, Dinas Perkebunan (Disbun) Riau langsung berkoordinasi dengan seluruh Dinas Perkebunan kabupaten/kota di Riau.

Selanjutnya Dinas Perkebunan Riau juga minta seluruh kabupaten/kota untuk mendata harga pembelian TBS seluruh perusahaan sawit di Riau.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Ir Zulfadli melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SP MSi mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang memanfaatkan momen ini.

"Jika hasil pendataaan ada perusahaan yang membeli TBS di harga dua ribuan dan seribuan, maka perusahaan itu akan dilaporkan ke Dirjenbun,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Riau Ir Zulfadli melalui Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SP Msi.

“Makanya perusahaan jangan semena-mena dengan petani," imbuhnya.

Untuk itu tambah Defris, pihaknya menekankan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Riau untuk tidak menurunkan harga TBS secara sepihak.

"PKS harus tetap mengacu pada harga penjualan atau lelang CPO oleh Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)," ucapnya.

Apalagi arahan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pak Dirjenbun sangat jelas, harga TBS sawit harus tetap mengacu ke KPBN.

"Kalau misalnya 10 persen saja di bawah harga pasar, itu sudah menjadi warning dari Kemendag untuk ditindak," ungkap Defris.

Lebih jauh Defris juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan PKS untuk tidak mengambil kesempatan meraup keuntungan besar atau spekulasi dari aturan DMO dan DPO minyak sawit itu.

"Sekarang yang kita cari tahu, apakah peron atau PKS yang bermain. Makanya kita minta data ke kabupaten berapa harganya. Karena arahan Pak Menteri jelas, kalau main-main, macam-macam, akan dicabut izin ekspornya," ujar Defris.

Kebijakan pemerintah tentang harga minyak goreng melalui aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan RI telah menjadi isu nasional.

Karena kebijakan itu sempat membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani menjadi anjlok.

Melihat itu Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi bersama Dirjenbun dan stakeholder langsung melakukan Rapat Koordinasi, Minggu (30/1/2022) malam.

Hasil rapat koordinasi itu disepakati untuk meminimalisir penurunan harga TBS di tingkat petani, Dirjenbun minta agar seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota turun ke lapangan untuk mengawasi harga pembelian TBS di tingkat PKS dan melaporkannya ke Dirjenbun melalui Dinas Perkebunan provinsi.

( Tribunpekanbaru.com / Rino Syahril )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved