Breaking News:

Berita Riau

Buruh Metal Demo di DPRD Riau Tolak UU Cipta Kerja dan Upah Provinsi

Puluhan buruh tergabung dalam FSPMI demo di DPRD Riau Senin (7/2/2022) terkait penolakan UU Cipta Kerja dan upah provinsi.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Istimewa
Puluhan buruh yang mengatasnamakan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riau demo di gedung DPRD Riau Senin (7/2/2022) terkait penolakan UU Cipta Kerja dan upah provinsi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Puluhan buruh yang mengatasnamakan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) Riau demo di gedung DPRD Riau Senin (7/2/2022) terkait penolakan UU Cipta Kerja dan upah provinsi.

Aksi ini sebagai bentuk aksi penolakan terhadap UU nomor 11 tahun 2020 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2022.

Massa tersebut tiba di Gedung DPRD Riau dikawal langsung oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Massa diperbolehkan masuk setelah beberapa lama berorasi yang langsung disambut anggota komisi I DPRD Riau Markarius Anwar dan Wakil ketua DPRD Riau Hardianto.

Ketua DPW FSPMI Riau Satria mengatakan ada dua tuntutan aksi di DPRD Riau.

Pertama menolak UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan kenaikan upah minimum.

"Kami menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2022 yang disahkan gubernur,"ujarnya.

Menurut Satria, UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan kenaikan upah minimum sangat tidak berpihak kepada buruh, mulai dari pemberian pesangon semakin menurun kualitasnya dan tanpa kepastian hukum yang jelas.

"RUU ini akan semakin mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK karena uang pesangonnya lebih kecil. Aturan baru ini malah tidak implementatif, kontraproduktif, dan tidak pro-rakyat," ujarnya.

Selain itu, kenaikan UMP yang ditetapkan gubernur Riau juga jauh yang diharapkan tidak sampai 1 persen.

"Bayangkan saja, di DKI bisa sampai 1 persen sementara di Riau kenaikan hanya 0,94 persen. Padahal Riau ini diatas minyak dibawah minyak. Ini kan ironi,"ujar Satria.

Menanggapi itu wakil ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan akan menyampaikan tuntutan FSPMI kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Karena terkait penolakan UU cipta kerja ini adalah kebijakan pusat.

"UU cipta kerja ini adalah produk pemerintah pusat. Untuk itu kami di DPRD Riau hanya bisa melanjutkan apa yang menjadi tuntutan para buruh,"ujarnya.

Namun terkait kenaikan UMP ini, Hardianto mengaku DPRD tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan besaran UMP ini.

"Kita tidak pernah dilibatkan secara aktif besarnya. Padahal kita persentasi masyarakat Riau di DPRD. Jadi bingung juga kita setiap pengaduan ke sini. Tapi proses inti tidak dilibatkan," jelas Hardianto.

Tapi meskipun demikian, apa yang menjadi tuntutan buruh sebagai wakil rakyat pihaknya akan berusaha bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa disampaikan pada pemerintah pusat dan daerah.

"Memang persoalan tiap tahun adalah kenaikan upah, dan setiap tahun pula buruh demo. Menurut saya yang harus dilakukan yakni melakukan pengkajian secara komprehensif berapa kebutuhan hidup layak di Riau. Dan jika ini sudah dikaji tidak ada lagi yang demo,"jelas Hardianto. (Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved