Breaking News:

FKPMR Kecam Anggota DPR RI, Nasir Disebut Sebagai Pengkhianat Riau

M. Nasir anggota DPR RI Dapil Riau menuai kecaman dari warga Riau, ia dinilai pengkhianat bagi warga di Provinsi Riau

Editor: Rinal Maradjo
Tribun Pekanbaru/ Muhammad Natsir
Salah Satu Sumur Minyak BOB BSP yang beroperasi di daerah Siak Kecil 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Pernyataan M. Nasir anggota DPR RI Dapil Riau pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI hari Senin 14 Februari 2022, yang meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang penetapan PT. Bumi Siak Pusako sebagai pengelola WK Migas CPP (Coastal Plains and Pekanbaru Block) yang akan alih Kelola pada tanggal 8 Agustus 2022, sangat disesalkan dan sudah sangat keterlaluan.

Wakil Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau Muhammad Herwan yang juga terlibat dalam perjuangan merebut WK Migas CPP sejak awal reformasi, mengecam dan menilai Nasir sebagai “Pengkhianat”.

Sebagai anggota DPR RI Dapil Riau, kata Herwan, seharusnya Nasir membela dan memperjuangkan kepentingan Riau, bukan malah sebaliknya mencoreng marwah Riau di forum nasional.

Selama 3 periode Nasir menjadi anggota DPR RI Dapil Riau, ia menilai tak pernah ada kontribusi yang diberikan Nasir untuk Riau. "Harusnya beliau introspeksi diri," sebut Herwan.

Herwan mengatasnamakan FKPMR mengatakan, seharusnya rakyat Riau tidak memilih Nasir sebagai wakil Riau di Senayan. "Nasir sudah layak diusir dari Bumi Riau,"tegasnya.

Ia menambahkan, WK Migas CPP dengan ladang-ladang minyak kebanggaan masyarakat Riau, diambil alih Pemerintah Indonesia dari PT. Caltex Pasific Indonesia (Chevron) dan dipercayakan pengelolaannya ke BUMD Riau (PT. Bumi Siak Pusako) bersama dengan Pertamina pada tahun 2002,  bukanlah didapat dengan serta merta,

Namun setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh seluruh komponen masyarakat Riau, pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat Riau yang bersebati di daerah Riau maupun yang bermukim di Jakarta.

Perjuangan alih Kelola WK Migas CPP juga merupakan satu diantara agenda utama reformasi yang dikoordinir oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) sejak tahun 1998.

Kemudian motor perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang dipertegas sebagai agenda aksi tindak lanjut dari Kongres Rakyat Riau Kedua (KRR II).

Tersebab itu, kata Herwan, ketika PT.BSP berhasil memenangkan tender perpanjangan pengelolaan WK Migas CPP untuk 20 tahun kedepan terhitung 9 Agustus 2022, masyarakat Riau menyambut dengan sukacita dan kebanggaan.

Keberhasilan tersebut patutlah didukung semua komponen masyarakat Riau.

Kepastian perpanjangan kontrak alih kelola tersebut diperoleh setelah PT. Bumi Siak Pusako menyampaikan proposal kepada pemerintah (Menteri ESDM R.I) melalui SKK Migas pada tanggal 4 Mei 2018, yang mengajukan Signature Bonus sebesar US$ 10 Juta dan Komitmen Kerja Pasti selama 5 tahun pertama sebesar US$ 130,41 Juta,

Kemudian pada tanggal 9 Mei 2018, PT Pertamina (Persero) juga menyampaikan permohonan pengelolaan WK Migas CPP, namun Pertamina akhirnya mundur.

Herwan menjelaskan, penandatanganan perpanjangan kontrak WK Migas CPP untuk masa kontrak 2022-2042 oleh Pemerintah melalui Menteri ESDM RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1997 K/10/MEM/2018 tanggal 5 November 2018 sehingga PT. Bumi Siak Pusako mendapatkan kepastian keberlangsungan bisnisnya hingga 20 tahun ke depan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved