Breaking News:

Berita Siak

Antarkan Jawaban Tertulis ke DPR RI, Iskandar Minta Pemerintah Tidak Anak Tirikan PT BSP

Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) Iskandar antarkan jawaban tertulis ke komisi VII DPR RI.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Direktur PT BSP Iskandar memperliharkan tanda terima jawaban tertulis yang diantarkannya ke komisi VII DPR RI tentang perpanjangan kontrak BSP untuk mengelola WK CPP, Senin (21/2/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) Iskandar antarkan jawaban tertulis ke komisi VII DPR RI.

Jawaban itu sebagai tindaklanjut Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Direktur PHE dan Direktur PT BSP 14 Februari 2022 kemarin.

“Rapat pada 14 Februari kemarin membahas Penjelasan Kepastian Kontrak Kerjasama untuk Wilayah Kerja CPP,” kata Iskandar usai mengantarkan jawabannya tersebut, Senin (21/2/2022)

Iskandar mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementrian ESDM, Ditjen Migas dan SKK Migas yang telah bersikap adil dan profesional memberikan kepercayaan kepada PT BSP untuk pengelolaan WK CPP periodesasi 2022-2042.

"Kami yakin keputusan pemerintah tidak berubah karena sudah dilakukan penandatanganan kontrak. Secara hukum sudah sah, mengikat dan harus dijalankan. Jika harus dievaluasi tentunya setelah kontrak berjalan sesuai klausul kontrak," ujarnya.

Ditambahkan Iskandar, walaupun PT BSP merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) namun ia meminta agar tidak dianak tirikan dan dipandang sebelah mata. Biarkan PT BSP berkembang menjadi BUMD kebanggaan daerah.

"Pengalaman selama hampir 20 tahun mengelola blok CPP bersama Pertamina tentu akan menjadi pelajaran berharga,” kata dia.

Menurutnya, PT BSP juga terbuka terhadap segala masukan dan saran untuk perbaikan kedepan. Ia yakin, komisi VII DPR RI akan mengerti dan mendukung PT BSP dan BUMD lain di seluruh Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Kami Insyaallah dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan baik dan bersungguh-sungguh dan meminta doa serta dukungan dari seluruh shareholder, stakeholder dan masyarakat Riau,” kata dia.

"Memancang Tapak, mengangkat Marwah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, Takkan melayu hilang di bumi," ulas Iskandar.

Pada 9 Agustus 2022 atau 7 bulan lagi Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) sepenuhnya akan dikelola PT BSP. Sebelumnya, mengelola WK CPP ini bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui Badan Operasi Bersama (BOB) dengan hak patisipasi atau Participating Interest (PI) masing-masing 50 persen.

Hanya saja, dalam catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), hanya BSP yang mendapatkan perpanjangan kontrak Blok CPP yang berakhir Agustus 2022 ini.

"Ini adalah suatu kebanggaan bagi Siak, apalagi untuk mendapatkan WK CPP dikelola sepenuhnya oleh BUMD PT BSP merupakan perjuangan yang tak kenal lelah baik oleh manajemen PT BSP maupun pemegang saham," kata Iskandar.

Iskandar juga menambahkan, dalam pengelolaan kedepan, karena penguasaan Blok CPP 100 persen, BSP harus lebih professional mengelola dan mengeksploitasi sumur-sumur minyak yang ada dalam Blok CPP. Ia juga ingin meningkatkan produksi, seperti yang tertuang dalam kontrak Komitmen Kerja Pasti (KKP) dengan Kementerian ESDM. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved