Breaking News:

DPRD Pekanbaru

BPJS Kesehatan Syarat Urus Administrasi, DPRD Pekanbaru: Jangan Bikin Gaduh, Copot Direksinya

Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH soroti BPJS Kesehatan sebagai syarat pada banyak urusan administrasi publik

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Ruslan Tarigan SPd MH soroti kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat pada banyak urusan administrasi publik. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembantu Presiden Jokowi di jajaran Kementerian, kembali bikin gaduh masyarakat.

Kali ini dari BPJS Kesehatan, membuat kebijakan bahwa peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat pada banyak urusan administrasi publik.

Sontak kebijakan tersebut memantik amarah kalangan dewan.

Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH menyebutkan, bahwa terobosan yang dilakukan jajaran direksi BPJS ini, sangat tidak populis.

Bahkan kebijakan ini dinilai hanya untuk cari panggung, jajaran direksi BPJS Kesehatan. Padahal secara tidak sadar, mereka akan melukai hati rakyat, yang kini dalam kesusahan.

" BPJS Kesehatan jangan bikin gaduh lah. Kebijakan seperti apa ini, mau buat rakyat tambah sengsara ya. Jangan kalian sok-sok bikin aturan," tegas Ruslan Tarigan kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (25/2/2022).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah menandatangani Inpres No 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku mulai 1 Maret 2022 mendatang.

Secara umum, Inpres tersebut berisi instruksi kepada berbagai kementerian, atau lembaga hingga kepala daerah, untuk mengambil langkah dalam optimalisasi JKN.

Berdasarkan Inpres itu, syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan berlaku untuk sejumlah hal, antara lain jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, dan SKCK hingga kepesertaan calon jemaah haji dan umrah.

Menurut Ruslan Tarigan, seharusnya sebelum diusulkan dan diteken Presiden Jokowi kebijakan ini, pihak BPJS Kesehatan melihat kondisi masyarakat yang serba sulit saat ini.

Tidak lantas membuat inovasi, yang sesungguh tidak prorakyat. Perlu diketahui pihak BPJS Kesehatan, tidak ada hubungannya antaranya BPJS Kesehatan dengan urusan administrasi publik.

"Pihak BPJS coba berpikir sehat lah. Kinerja BPJS sendiri sampai sekarang masih amburadul. Harusnya benahi ini dulu. Jangan sok cari muka. Karena sedikit pun tak ada hubungannya dengan administrasi publik," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru ini.

Karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia, Ruslan Tarigan meminta agar Presiden Jokowi melalui Kementerian terkait, agar mencopot jajaran direksi BPJS Kesehatan ini.

Selanjutnya, masyarakat berharap agar Presiden Jokowi mencabut Inpres No 1 Tahun 2022. "Kita yakin, pak Presiden akan arif dan bijak melihat ini," sebutnya.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved