Kuota Solar Tahun 2022 untuk Riau Berkurang 7 Hingga 9 Persen

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kuota solar pada 2022 ini untuk Riau berkurang.

Dalam dua hari terakhir, kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar tampak mengantre cukup panjang, berbeda dengan hari-hari sebelumnya.

Saat dikonfirmasi hal ini ke pihak Pertamina, ternyata tahun 2022 ini kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bio solar untuk wilayah Riau berkurang 7 hingga 9 persen dibandingkan tahun 2021 lalu.

Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Agustiawan mengatakan, tahun ini memang terjadi pengurangan. Kuota tahun ini lebih kecil 4 persen dibandingkan realisasi 2021 lalu.

"Kuota tahun 2022 adalah 794.787 kilo liter. Sedangkan realisasi 2021 sekitar 824 ribu kilo liter. Kuota tahun ini lebih kecil 4 persen dibandingkan realisasi 2021. Plus ditambahkan rata-rata growth biosolar pertahun 3-5 persen. Jadi kuota berkurang 7-9 persen," kata pria yang akrab dengan nama Agus, Sabtu (26/2/2022).

Kendati demikian, dikatakannya untuk stok suplai dari Pertamina masih cukup, sesuai dengan kuota yang telah ditargetkan dan ditetapkan.

"Kalau dari stok kita masih cukup, tidak ada kendala distribusi, karena kita sesuaikan juga dengan alokasi. Kuota bio solar itu memang dikurangi, barangkali itu mungkin salah satu penyebabnya," ulasnya.

Ditanya jika ada kekosongan kuota bio solar di sejumlah SPBU, dikatakan Agus bisa jadi karena sedang dalam perjalanan. Namun ia juga mengatakan, penyebab tidak cukupnya bio solar juga dikarenakan perilaku pengguna itu sendiri, atau dari oknum tertentu.

"Pengurangan kuota bio solar terjadi karena subsidi bahan bakar ini kurang tepat sasaran. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kendaraan-kendaraan tahun tinggi dan tidak termasuk dalam yang berhak menerima bio solar turut mengantre dalam antrean bio solar," ujarnya.

Pihaknya juga melihat dan memantau, pengguna bio solar itu dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan yang layak mendapatkan subsidi, sedangkan yang jadi masalah adalah masyarakat yang tak berhak, dengan kendaraan tahun tinggi ikut mengantre. Mau tidak mau terjadi kurang tepat penggunaan, tidak sesuai sasaran yang diharapkan.

"Padahal pemerintah mengurangi kuota karena menilai terjadi pengurangan jumalah masyarakat yang memakai kendaraan tahun rendah, sehigga seharusnya keperluan akan bio solar menurun. Namun pada kenyataannya kendaraan tahun tinggi masih menggunakan bio solar. Ini pasti menyebabkan yang berhak menerima jadi tidak mendapatkan," tuturnya. (Tribunpekanbaru.com/Alexander)