Breaking News:

Berita Riau

Sudah 450 Pegawai Pemprov Riau Positif Covid-19, Sekda MInta WFH Tak Disalahgunakan

Sekda menegaskan, ‎agar kebijakan WFH ini tidak disalahgunakan, maka pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
TRIBUNPEKANBARU/SYAIFUL MISGIO
Vaksinasi massal untuk pegawai Dinas PUPR Riau di aula Kantor Dinas PUPR Riau, Jalan SM Amin Pekanbaru, Kamis (24/2/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Riau yang positif Covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, hingga Senin (28/2/2022) tercatat sudah ada 450 pegawai di lingkungan Pemprov Riau.

Mereka berasal kalangan pejabat, pegawai ASN hingga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pendataan ulang, terhadap jumlah pegawai di Pemprov Riau yang dinyatakan positif Covid-19.

Ikhwan mengatakan, data ini akan dilakukan pembaharuan setelah sejumlah pegawai di Pemprov Riau yang sebelumnya positif corona kini sudah dinyatakan sembuh.

“Iya kami akan data ulang, karena kemarin sudah ada yang sembuh sekitar 33 orang," katanya, Senin (28/2/2022).

Baca juga: Banyak Pegawai Positif Covid-19, Pemprov Riau Kembali Berlakukan WFH Sebanyak 50 Persen

Baca juga: VIDEO: Puluhan Pegawai Dinas PUPR Riau Positif Covid-19, Pemprov Berlakukan WFH

‎Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto langsung mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Namun kebijakan WFH bagi pegawai di lingkungan Pemprov Riau ini tidak diberlakukan 100 persen.

WFH hanya diberlakukan 50 persen saja.

Artinya separoh dari jumlah pegawai bekerja dari rumah dan separohnya lagi tetap bekerja di kantor.

"Iya, kita jalankan WFH 50 persen, seluruh pegawai ini kita atur jadwal masuk kantornya. Nanti masing-masing OPD menyampaikan ke BKD laporan WFHnya mana-mana pegawai yang WFH itu, dikirim laporanya setiap bulan, jadi pegawai yang WFH itu wajib lapor ke atasan, setelah itu baru dilaporkan ke BKD," kata Anto, Selasa (22/2/2022).

Sekda menegaskan, ‎agar kebijakan WFH ini tidak disalahgunakan, maka pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat.

Petugas Satpol PP dan Kesbangpol akan melakukan pengawasan di lapangan.

Jika ditemukan ada pegawai yang keluyuran di cafe dan mal saat jam kerja, maka akan ditindak secara tegas.

"Kalau ada yang WFH tapi dia jalan-jalan ke mall, ke kedai akan kita tegur, nanti Satpol dan Kesbangpol yang akan mengawasi," katanya. ( Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgio)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved