Breaking News:

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Lintas Provinsi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Koalisis Aksi Menyelamatkan Indonesia Lintas Provinsi menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang dinilai melanggar konstitusi

Editor: Rinal Maradjo
Tribunnews/Jeprima
Sejumlah tokoh saat mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menolak masa perpanjangan jabatan Presiden Republik Indonesia.

KAMI lintas provinsi tersebut terdiri dari kepengurusan di Banten, Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau.

Lalu ada kepengurusan di Jambi, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat.

Dalam pernyataannya, KAMI Lintas Provinsi tersebut menyatakan, bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUD 1945) adalah konstitusi, dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

Di dalam UUD 1945) Bab I, dengan tegas menyatakan Indonesia adalah Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat), berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas).

Lebih lanjut mereka menjelaskan, bahwa Pasal 7 UUD 1945 menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa
jabatan”.

"Untuk itu, upaya merubah Konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu merupakan tindakan Inkonstitusional dan merupakan Kejahatan Demokrasi," sebut pernyataan yang diterima redaksi Tribunpekanbaru.com pada Sabtu (19/3/2022).

Atas dasar konstitusional tersebut, KAMI lintas Provinsi menyatakan 4 poin sikap di bawah ini :

1. Mendesak semua pihak khususnya Pimpinan Partai Politik untuk menghentikan wacana dan rekayasa sistematis, yaitu upaya perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, karena hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kejahatan konstitusi (Kudeta Konstitusi) 

2. Mengecam dan Mendesak Pimpinan Partai Politik untuk menghentikan prilaku mengatasnamakan rakyat, hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan (penguasa dan oligarki) 

3. Mengecam ketidaktegasan (ambiguitas) sikap Presiden R.I Joko Widodo dalam menyikapi wacana perpanjangan jabatan Presiden, dan mendesak Presiden untuk mencabut ucapannya, bahwa wacana dan rekayasa tentang perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, dilegitimasi seolah olah hal tersebut adalah ada dalam koridor demokrasi.

Seolah- olah membolehkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, karena setiap orang bebas berpendapat sebagai bagian demokrasi.

4. Mendesak menghentikan rencana amandemen UUD 1945 untuk Pokok Pokok Haluan Negara, yang berindikasi kuat akan menjadi pintu masuk amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode, akan di ubah menjadi tiga periode atau lebih

"Pernyataan sikap ini kita rumuskan berdasarkan tata aturan bernegara. Dan ini harus diluruskan, agar para pihak memahami ini," sebut Pengurus KAMI Riau, Muhammad Herwan.

Ia menambahkan, apabila pernyataan sikap ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten oleh pemerintah, maka KAMI akan menggalang kekuatan seluruh komponen rakyat untuk menegakkan konstitusi secara benar.

"Ini untuk menyelamatkan Indonesia, serta meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara,"sebut Herwan.

( Tribunpekanbaru.com )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved