Breaking News:

Berita Kampar

Bawaslu Riau Klaim Pernah Bahas Ketua KPU Kampar: Kode Etik Kewenangan DKPP

Bawaslu Riau menyatakan, persoalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukan kewenangan Bawaslu

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Nurul Qomariah
tribun
Ilustrasi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar, Maria Aribeni diadukan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik (PKE) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sudah pernah membahasnya.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya mengklaim, Bawaslu pernah membahas hal ini saat mencuat ke publik sebelum diadukan ke DKPP.

Tetapi, ia menyatakan, persoalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukan kewenangan Bawaslu.

"Kita pernah bahas. Tetapi Kode Etik bukan kewenangan Bawaslu," ungkap Amiruddin kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (20/3/2022).

Komisioner Bawaslu ini menyebutkan, hakim akan memiliki penilaian sendiri atas dugaan PKE seperti yang diadukan ke DKPP.

Penilaian tersebut berdasarkan fakta persidangan yang dijadwalkan pada Kamis (24/3/2022) tersebut.

"Hakim akan menilai fakta dalam pengaduan berdasarkan bukti dan keterangan saksi dalam sidang," ungkap Amiruddin.

Hakim terdiri dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Riau yang diangkat DKPP.

Merujuk pengalamannya yang pernah sebagau anggota TPD dan menjadi hakim di sidang DKPP, hasil penilaian tersebut akan disampaikan ke DKPP.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved