Breaking News:

Kerjasama Djp Pemda

Kanwil DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Gelar Pertemuan dengan Pemkab Meranti

Kanwil DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis melakukan pertemuan awal bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Editor: Ilham Yafiz
ISTIMEWA
Kanwil DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Gelar Pertemuan dengan Pemkab Meranti. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis melakukan pertemuan awal bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang perpajakan yang bertempat di Ruang Rapat Melati Gedung Kantor Bupati Kepulauan Meranti (Rabu, 23/03/).

Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto
didampingi oleh Kabag Hukum dan HAM Setda Kab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah dan
pimpinan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kepulauan Meranti, di antaranya
Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala DPMPTSP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja.

PKS yang dibahas dalam pertemuan awal tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pemungutan
pajak pusat dan pajak daerah. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
(P2Humas) Kanwil DJP Riau Asprilantomiardiwidodo mengatakan bahwa jika berbicara penerimaan
maka itu terkait dengan rupiah, sedangkan pemungutan erat kaitannya dengan ekonomi.

Oleh karena itu PKS ini mengambil tema optimalisasi pemungutan. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan PKS ini adalah mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, mengoptimalkan pengawasan bersama atas Wajib Pajak, mengoptimalkan kegiatan pelayanan terhadap masyrakat dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) para pihak yang terlibat.

Kepala KPP Pratama Bengkalis Eko Cahyo Wicaksono menambahkan dengan PKS ini, pajak-pajak yang kosong (tidak dipungut oleh pusat dan daerah) akan semakin dioptimalkan pemungutan dan pengenaan pajaknya misalnya PBB perkebunan, sehingga potensi-potensi pajak yang sebelumnya masih belum dimanfaatkan secara penuh akan lebih dapat digali.

Sementara itu, Sudandri mengatakan bahwa pajak dan retribusi sudah menjadi poin yang utama dalam rancangan peraturan daerah dan berharap dengan hal tersebut dapat selaras dengan adanya PKS ini.

“Dari 19 rancangan peraturan daerah yang kita sampaikan, pajak dan retribusi menempati tempat
yang utama. Mudah-mudahan, nantinya, dengan telah diagendakan pengajuan rancangan pajak dan
retribusi ini bisa sekaligus menyelaraskan.” Ujarnya.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti saat menutup acara ini berpesan bahwa keselarasan antar OPD harus dijaga, karena sistem pajak tidak hanya ada pada manajemen Bapenda. Selain itu, melalui PKS ini, Kabupaten Kepulauan Meranti meminta bantuan DJP untuk menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas pajak di daerah. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved