Tak Hanya Riau, Semua Provinsi Hadapi Persoalan Minyak Goreng dan Biosolar, DPRD Riau Bilang Begini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Memasuki Ramadan, harga kebutuhan pokok naik serta solar masih menjadi permasalah nasional yang dihadapi hampir semua provinsi di tanah air, tidak hanya dihadapi di Riau saja.

Untuk itu harus disikapi bersama persoalan yang dihadapi rakyat saat ini.

Demikian dikatakan, Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan, menurutnya untuk harga minyak goreng (migor) kemasan di Riau dikarenakan aturan harga eceran tertinggi (HET) yang dicabut oleh pemerintah pusat.

Sehingga dengan kebijakan itu otomatis berdampak pada seluruh provinsi termasuk Riau.

Sebagaimana diketahui sebelumnya sejumlah pihak di Riau termasuk Mahasiswa yang demo mengkritisi pemerintah daerah karena terjadinya kelangkaan minyak goreng dan BBM biosolar, menurut Iwan Fatah persoalan ini tidak semata terjadi di Riau.

"Karena aturan HET dicabut Pemerintah pusat berdampak pada pemerintah di daerah. Namun untuk harga Minyak curah tetap di harga Rp14.000 per liter,"ujarnya.

Diakuinya, saat kedatangan Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto ke Pekanbaru beberapa waktu lalu dengan menggelar pasar murah minyak goreng di Pelindo dan di lapangan Puskopkar Pandau Permai Kampar sangat membantu masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

"Tapi jika ada sekarang ini minyak goreng langka tentu patut dicurigai ada permainan mafia yang menimbun dan kita minta ditindak,"jelas Parisman.

Tapi meskipun demikian, Pemerintah Riau kata dia akan terus melakukan operasi pasar untuk memantau ketersediaan serta perkembangan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng ini di bulan Ramadhan.

"Ya ini yang kita lakukan adalah operasi pasar, operasi pasar, sehingga kalau kita grojogan terus suplainya, kita harapkan harganya bisa turun,"ujarnya.

Sementara itu adanya kritik mahasiswa kepada Pemprov Riau, terkait kesejahteraan guru honorer, politisi Golkar dapil Pekanbaru ini menyebutkan bahwa terkait honor guru tingkat Provinsi Riau sampai saat ini tidak ada masalah.

"Kalau untuk guru honorer di provinsi tidak ada masalah karena Gubernur Riau fokus untuk itu. Namun permasalahannya yang terjadi kesejahteraan guru honor di tingkat kabupaten dan kota maka dari itu kita minta pemerintah daerah segera menyelesaikannya,"ujarnya.

Iwan Fatah sapaan akrabnya, juga menyinggung soal keseriusan Gubernur Riau dalam membangkitkan perekonomian di tengah Covid-19 yang juga patut diapresiasi.

Saat ini katanya dalam kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar, Provinsi Riau menjadi nomor urut ke-4 yang berhasil menyelesaikan perekonomian di tengah Covid-19.

"Ini perlu diapresiasi. Kemudian untuk pembangunan di kota Pekanbaru saja anggarannya cukup besar dialokasikan, yakni hampir 100 miliar diluar bantuan keuangan,"jelasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )