Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pimpinan Komisi III DPRD Minta Disnaker Pastikan Perusahaan di Pekanbaru Bayar THR kepada Karyawan

Legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, mewanti-wanti perusahaan untuk taat aturan soal THR karyawan.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Kompas.com/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, mewanti-wanti perusahaan untuk taat aturan soal THR 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini masih tiga pekan lebih lagi, namun legislator di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, mewanti-wanti perusahaan untuk taat aturan soal THR karyawan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menegaskan, agar Disnaker Pekanbaru selaku OPD yang bertanggung jawab, untuk mewajibkan perusahaan membayar hak tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja nya, maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kemenaker RI No M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022, tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. 

"Jadi, kita ingatkan dari sekarang agar pembayaran THR tersebut tepat waktu, sesuai aturan yang ada," tegas H Ervan kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (10/4/2022).

Saat ini, roda perekonomian yang masih di masa pandemi Covid-19, juga sudah mulai bergerak, bahkan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.

Karenanya, Politisi Partai Gerindra ini mendorong para pengusaha, memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR, bagi seluruh pekerjanya.

"Dalam hal ini, Disnaker harus mengawasinya secara kontineu. Mulai dari sekarang bisa disosialisasikan," sarannya.

Lebih lanjut disampaikan, khusus bagi perusahaan, yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya, diharapkan untuk membuat kesepakatan dengan para karyawan, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Kesepakatan yang dimaksud, baik secara tertulis maupun melalui jalur lain. Seperti halnya bisa membayarkan pada Lebaran berikutnya.

"Makanya kami minta, selain sosialisasi juga dibuatkan Posko Pengaduan THR. Jangan sampai karyawan dirugikan," harapnya.

Pada akhir pekan kemarin, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, mengatakan, bahwa pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.

Mengenai ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai PP No 36 Tahun 2021 Pasal 78, tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

"Untuk penerapan sanksi ini diberikan secara bertahap, dalam waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR," tegasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved