Breaking News:

Berita Kampar

Kejari Kampar Endus Praktik Mafia Pupuk Kimia Subsidi dari Kementan

Kejaksaan Negeri Kampar sedang mengusut praktik mafia pupuk kimia subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2021.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ariestia
Istimewa
Kejaksaan Negeri Kampar sedang mengusut praktik mafia pupuk kimia subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2021. FOTO: Kajari Kampar Arif Budiman (paling kanan) menanyai seorang petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk kimia bersubsidi di Bangkinang Kota beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kejaksaan Negeri Kampar sedang mengusut praktik mafia pupuk kimia subsidi dari Kementerian Pertanian tahun 2021.

Terendus manipulasi data penerima berikut luas lahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Arif Budiman melalui Kepala Seksi Intelijen, Silfanus Rotua Simanullang mengungkap kejanggalan dalam proses pendataan petani calon penerima untuk diusulkan ke Kementan.

"Ada yang namanya terdaftar, KTP-nya diminta, tetapi tidak pernah menerima pupuk subsidi. Ada yang luas lahannya hanya seperempat hektare, tetapi dirata-ratakan menjadi dua hektare," jelas Silfanus memberi contoh temuan lapangan kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (14/4/2022).

Menurut dia, perkara ini terungkap dari isu kelangkaan pupuk subsidi. Lalu atas intruksi Jaksa Agung tentang pemberantasan mafia pupuk, Kejari Kampar melakukan operasi intelijen.

"Tim sudah mewawancarai petani berdasarkan daftar penerima. Hasilnya memang banyak kejanggalan," katanya.

Ia menjelaskan alur pendataan nama calon penerima hingga Kementan menetapkan kuota untuk Kampar. Dimulai dari penghimpunan data petani dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Data dari PPL dikumpulkan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kampar.

Selanjutnya, DPTPH meneruskan data tersebut ke Pemerintah Provinsi Riau untuk kemudian diserahkan ke Kementan.

Menurut dia, dalam proses pendataan terdapat verifikasi.

Terakhir, Kementan menetapkan kuota tiap kabupaten/kota berdasarkan daftar penerima.

Pupuk subsidi disalurkan melalui distributor. Lalu distributor membaginya ke pengecer sesuai besaran kuota di tiap daerah basis data.

"Pupuk subsidi bisa selisih antara 300 ribu sampai 400 ribu per sak dari harga normal," katanya.

Ada lima jenis pupuk kimia yang disalurkan dalam program ini. Kampar mendapat kuota sebanyak ribuan ton akumulasi dari kelima jenis pupuk tersebut.

"Digunakan untuk tanaman ketahanan pangan dan perkebunan," katanya.

Menurut dia, mestinya pupuk subsidi untuk petani yang benar-benar membutuhkan.

Tetapi realisasi di lapangan, sarat penyelewengan dengan memanipulasi data penerima dan luasan lahan.

Ia mengatakan, tim sedang mengumpulkan bahan dan keterangan di lapangan. Penerima di beberapa kecamatan yang namanya terdapat dalam data telah diwawancarai.

"Bukti dari semua kecamatan akan kita kumpulkan," tandasnya. Ia belum dapat menyimpulkan kemungkinan pupuk diselewengkan untuk kepentingan korporasi atau pemain kakap. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved