Komisi lll DPRD Pelalawan Desak OPD Segera Jalankan Kegiatan, Dinas PUPR Beberkan Progres Proyek

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN- Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Riau mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

DPRD memandang belum ada kegiatan ataupun program pembangunan yang berjalan hingga bulan April ini.

Padahal untuk pengerjaan proyek fisik dibutuhkan waktu yang banyak agar proses pengerjaan terkejut hingga tuntas.

Didamping itu, pengesahan APBD 2022 telah dilakukan sejak akhir tahun 2021 oleh DPRD, tetapi APBD belum berjalan sampai bulan keempat tahun ini.

"Kita mengantisipasi jangan sampai waktu mepet untuk pengerjaan proyek-proyek fisik. Pembangunan butuh perencanaan yang matang dan waktu yang cukup," kata Ketua Komisi lll DPRD Pelalawan, Carles S.Sos kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (14/4/2022).

Carles menyampaikan, tahun ini banyak proyek fisik yang harus dikerjakan oleh dinas-dinas, khususnya instansi besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), dan OPD lainnya.

Ia kuatir jika kondisi yang berlangsung hingga pertengahan tahun program pembangunan akan terhambat waktu.

Di samping itu, cuaca yang tidak menentu ikut mempengaruhi pelaksanaan proyek hingga akhir tahun nanti.

"Apalagi kami dari komisi lll yang konsen ke infrastruktur khususnya Dinas PUPR. Akan selalu mengingatkan dan mengawasi," beber politisi PDI Perjuangan ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pelalawan, Syaiful Azmi saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya tengah mempersiapkan administrasi untuk rencana lelang.

Beberapa dokumen lelang telah dipersiapkan untuk proyek fisik yang akan ditender dalam waktu dekat di Bagian Penggandaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pelalawan.

"Ada beberapa item proyek yang akan kita serahkan ke BPBJ dalam waktu untuk di lelang. Sebagian lain masih proses menyiapkan dokumen lelang," beber Syaiful Azmi.

Ia membeberkan, kendala yang dihadapi Dinas PUPR selama ini yakni sistem penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Karena pada dinas tipe A dengan pengelolaan anggaran besar menggunakan sistem KPA pada bidang-bidang.

Untuk memperlancar birokrasi dan pelaksanaan proyek.

Setelah sistem itu didudukan, barulah tim teknis menyusun dokumen lelang yang akan ditender dan dikerjakan.

"Jika proses lelang secara standar, kemungkinan Bulan Juni pembangunan sudah mulai jalan," terangnya. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)