Breaking News:

Berita Inhu

Tanpa BPJS dan Cuti Haid, Ratusan Karyawan Darmex Agro Grup Gelar Aksi Demo di Kantor Bupati Inhu

Terdapat 8 persoalan yang disampaikan oleh serikat buruh Darmex Agro Grup pada Kamis (21/4/2022) seperti meniadakan cuti haid dan tanpa BPJS.

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Bynton
Pekerja Darmex Agro Grup menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (21/4/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Ratusan karyawan Darmex Agro Grup yang terdiri dari lima perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Inhu, Kamis (21/4/2022).

Massa aksi meminta Pemerintah Kabupaten Inhu menegakan aturan ketenagakerjaan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kabupaten Inhu tersebut.

Tuntutan ini menyusul sejumlah kebijakan yang dikeluarkan perusahaan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan.

Ratusan butuh yang tergabung di dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu juga menegaskan akan menginap di halaman Kantor Bupati Inhu sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Waonasakhi Giawa mengatakan pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan aspirasi mereka ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Inhu.

Di surat yang mereka kirimkan itu disebutkan sejumlah persoalan yang dialami oleh para pekerja Darmex Agro Grup di sejumlah perusahaan yang terdiri dari, PT Palma Satu kebun Palma A, PT Banyu Bening Utama (BBU), PT Banyu Bening Utama 2, PT Kencana Amal Tani (KAT) III, dan PT Panca Agro Lestari (PAL).

Terdapat delapan persoalan yang disampaikan oleh serikat buruh tersebut, yakni intimidasi yang dilakukan para pimpinan kebun setempat, melakukan mutasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, pemberhentian aktifitas kerja dan pengusiran terhadap pengurus serikat dari mess atau rumah dinas, dugaan pelanggaran upah, slip gaji yang tidak pernah diberikan kepada pekerja, cuti haid bagi buruh perempuan tidak diberikan, cuti tahunan karyawan baru bisa diambil setelah dua tahun, dan terakhir tidak adanya BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu sesuai dengan persoalan tersebut, para karyawan Darmex Agro Grup itu menyampaikan dua tuntutannya.

Pertama meminta kepada Bupati Inhu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu, atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu untuk melakukan penegakan hukum, mengambil tindakan yang tegas dan nyata kepada perusahaan yang tidak taat terhadap perundang-undangan tenaga kerja.

Kedua meminta jaminan secara tertulis dari pemerintah sebagai pelayan dan wakil rakyat atas tindakan kesewenang-wenangan, dan perampasan Hal Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pimpinan dan managemen perusahaan.

"Kami meminta pekerjakan kembali kawan kami yang sudah diberhentikan, dan hentikan mutasi atau PHK sepihak," tegasnya.

Setelah menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Inhu, pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu mengundang perwakilan buruh untuk berdialog di ruangan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu.

Sekda Inhu, Hendrizal yang menemui para pekerja menyampaikan bahwa Pemkab Inhu akan menurunkan Disnaker Inhu serta meminta pengawas tenaga kerja untuk turun ke perusahaan guna menindaklanjuti tuntutan para buruh tersebut.

"Besok saya akan meminta Disnaker turun ke perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan para pekerja," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Bynton Simanungkalit)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved