Breaking News:

Petani Sawit di Kampar Was-was Terkena Imbas Kebijakan Pemerintah yang Menghentikan Ekspor CPO

Presiden Joko Widodo mengumumkan setop ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai Kamis (28/4/2022).

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Ilham Yafiz
Dokumentasi Tribun Pekanbaru / Donny Kusuma Putra
Petani Kelapa Sawit 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Presiden Joko Widodo mengumumkan setop ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai Kamis (28/4/2022).

Petani Kelapa Sawit di Kampar harap-harap cemas dengan dampak kebijakan tersebut.

Helmi, seorang petani Sawit di Desa Petapahan Kecamatan Tapung, mencemaskan kebijakan setop ekspor berpengaruh terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.

Meski belum dapat dipastikan harga bakal naik, tetap atau justru turun. 

"Kalau (karena setop ekspor) harga jadi naik, petani pasti sumringah. Luar biasa senangnya. Tapi kalau turun, nggak usah ditanya lagilah," kata Pengurus Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Unit Usaha Otonom (UUO) Petapahan Kecamatan Tapung ini kepada Tribunpekanbaru.com, Sabtu (23/4/2022).

Tanah air akan kelimpahan minyak goreng dan Crude Palm Oil ( CPO) jika ekspor disetop. Sehingga harga turun. Harga TBS juga diprediksi bakal turun. "Hukum ekonominya sudah begitu," katanya.

Menurut dia, petani hanya bisa pasrah dengan kondisi ke depan. Petani tak dapat berbuat apa-apa. Petani hanya bisa berharap harga pupuk juga harus turun, jika harga TBS turun.

"Maunya kalau TBS turun, pupuk juga turunlah. Kalau dengan harga pupuk sekarang, nggak terbayang gimana nantinya," harap Helmi.

Stop Ekspor Pekan Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April pekan depan.

 Pelarangan ekspor ini akan dilakukan sampai batas waktu yang akan ditentukan. 

"Saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan," jelasnya dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden Jumat (22/4).

Kebijakan ini diambil dalam rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. 

Ke depan, Presiden akan terus memantau dan mengevaluasi adanya kebijakan larangan ekspor tersebut. Kebijakan ini ditujukan agar kebutuhan akan minyak goreng dalam negeri dapat terpenuhi secara melimpah dan terjangkau bagi masyarakat.

 "Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," tegasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved