Breaking News:

Mencla-mencle Pemerintahan Jokowi Soal Larangan Ekspor Minyak Sawit jadi Polemik

Belum genap sehari setelah pengumuman larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, kini pemerintah sudah meralatnya.

Youtube @Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Bingung, Minyak Goreng Langka Padahal Penghasil Minyak Sawit Terbesar 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kebijakan yang berubah-ubah kembali ditunjukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kebijakan yang berubah-ubah itu kerap menjadi bahan tertawaan masyarakat yang terlanjur kecewa dengan sikap pemerintahan Jokowi.

Kali ini, kebijakan yang berubah-ubah, bahkan terkesan mencla-mencle itu menyangkut soal ekspor minyak sawit.

Belum genap sehari setelah pengumuman larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, kini pemerintah sudah meralatnya.

Dalam konferensi pers pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa minyak sawit mentah atau crude palm oil ( CPO) tidak termasuk dalam komoditas yang masuk dalam larangan ekspor.

Airlangga pada awalnya mengungkapkan, larangan ekspor hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Sementara CPO dan produk turunannya seperti Red Palm Oil (RPO) masih diperbolehkan ekspor.

Belakangan, pemerintah kembali meralat aturannya, di mana dalam konferensi pers terbaru esok harinya, Airlangga menegaskan bahwa CPO juga termasuk ikut dilarang.

"Seluruhnya sudah tercakup dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan akan dilakukan malam hari ini pukul 00.00 WIB tanggal 28 April karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Airlangga dikutip dari Antara, Kamis (28/4/2022).

Ia menjelaskan seluruh kebijakan ini dilakukan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat karena rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari seluruh kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, keputusan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah agar bisa mencapai harga Rp 14 ribu per liter.

Terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan Usaha Menengah Kecil (UMK).

Pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut akan diawasi oleh Bea dan Cukai.

"Untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas," ucap dia.

Hujan kritik

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved