Breaking News:

Berita Riau

Hingga H-3 Lebaran, Posko THR Disnakertrans Riau Terima 9 Laporan Pengaduan

Posko pengaduan THR, online maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten/kota se-Provinsi Riau ini terintegrasi dengan posko pusat.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
kontan
Posko THR Kemenaker Jakarta 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hingga H-3 jelang hari raya idul fitri, Jumat (29/4/2022) sudah ada 9 laporan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang masuk di di Posko pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru. Rinciannya, 6 perusahaan dan 2 yayasan. ‎

Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi, Jumat (29/4/2022) mengungkapkan, pihaknya sudah membuka posko pengaduan THR, baik itu posko secara online yang terintegrasi dengan pusat maupun posko offline di semua kantor Disnaker kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Termasuk pengaduan di kantor wilayah, yakni di Dumai dan Inhu.

Terkait penyelesaian pengaduan tersebut sambung Imron, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan.

Diharapkan, hak pekerja dapat segera diselesaikan.

"Namun untuk tindak lanjut secara prosedur, kita tetap menunggu surat tertulis dari pelapor. Sebab syarat untuk membuat surat perintah tugas pengawas berdasarkan surat tertulis tersebut,"ujarnya.

Imron juga meminta kepada perusahaan yang beroperasi di Riau agar membayarkan THR pekerja sejak H-7 Lebaran kemarin.

Sehingga uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pekerjaan.

"Itu sudah diatur dalam PP Nomor 36 tentang Pengupahan. Dalam PP itu ada ketentuan yang mengatur terkait THR,"katanya.

Hal ini sebut Imron, juga termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), bahwa tahun 2022 ini untuk pembayaran THR tidak ada lagi relaksasi seperti dua tahun sebelumnya.

Karena dulu dengan adanya Covid-19, maka setiap perusahaan diberi relaksasi.

"Kalau tahun lalu pembayaran THR boleh dicicil, dengan catatan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja. Tapi untuk tahun ini tidak boleh. THR harus dibayar sekaligus," tegasnya.

Sementara saat disinggung terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR pekerja itu papar Imron, sanksinya bisa dikenakan sanksi administratif. Sedangkan sanksi tertinggi pencabutan izin usaha.

"Tetapi biasanya kalau kita ingatkan, perusahaan langsung bayar THR. Jadi masalah pun selesai," kata Imron. ( Tribunpekanbaru.com/‎Syaiful Misgio)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved