Breaking News:

Berita Riau

Pasca Larangan Ekspor, PKS Tetap Beli TBS Petani Non Mitra Meski Tanki Penuh

Menurut GAPKI cabang Riau pembelian sawit milik petani karena memikirkan ekonomi petani dan agar TBS tidak membusuk jelang lebaran lalu

Penulis: Alex | Editor: CandraDani
infosawit.com
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Sejak ditetapkannya larangan ekspor bahan baku minyak goreng (migor), migor dan Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April lalu, mestinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak lagi membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani non mitra.

Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau, Hendry Endy menilai, kalau pun dibeli, PKS justru masuk dalam zona gambling.

Dibilang begitu lantaran belum tentu Crude Palm Oil (CPO) hasil olahan TBS itu bisa segera terjual.

"Bisa kita lihat pada lelang di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Berkali-kali Withdraw. Itu menandakan bahwa pasar tidak jelas," kata Hendry, Selasa (10/5/2022).

Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau, Hendry Endy. (ist)
Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau, Hendry Endy. (ist) (istimewa)

Namun lantaran memikirkan ekonomi petani dan agar TBS tidak membusuk jelang lebaran lalu kata Hendry, PKS pun masih tetap membeli TBS petani itu meski mau tak mau harus dengan harga yang lebih murah.

"Pertimbangan membikin harga lebih murah ya lantaran itu tadi. Kita enggak tahu sampai kapan CPO berada di tangki timbun akibat enggak adanya kepastian kapan CPO itu akan laku. Keputusan semacam ini kan sangat beresiko," ujarnya.

Bagi PKS yang punya kebun kata Hendry justru makin dilematis.

Sebab CPO hasil olahan TBS dari kebun inti saja belum jelas kapan akan laku, tapi perusahaan musti tetap membeli TBS petani mitra.

"Karena sudah ada aturan bahwa PKS perusahaan perkebunan sawit anggota GAPKI wajib membeli TBS petani plasma atau KKPA dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga TBS petani swadaya yang sudah jadi mitra perusahaan. Kalau yang belum mitra, gimana pula kita akan membeli sesuai harga penetapan tim? Lagi-lagi saya bilang, CPO dari kebun inti saja belum jelas kapan laku, gimana pula mau beli TBS petani non mitra," ulasnya.

Menurut Hendry, ada baiknya siapapun itu, jangan gegabah melontarkan opini yang bisa saja justru akan makin memperkeruh suasana.

"Apalagi sampai bilang kebijakan yang diambil PKS merugikan pekebun sawit swadaya. Tidak ada sama sekali. Dilematis memang. Kalau tidak kita beli, entar dibilang gimana. Kalau dibeli dengan harga murah, begini pula komentar yang muncul. Kalau kepastian penjualan dan harga jelas, siapa sih yang tak mau membeli dengan harga yang bagus. Toh waktu semuanya dalam kondisi normal, PKS membeli dengan harga bagus kok," tuturnya. ( Tribunpekanbaru.com/Alexander)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved