Breaking News:

Berita Riau

Harga Sawit Jatuh, Petani di Riau Resah, Disbun Ancam Beri Sanksi Pabrik yang Permainkan Harga

Disbun Riau bakal menjatuhkan sanksi kepada pabrik kelapa sawit (PKS) bila membeli sawit petani di bawah harga acuan yang telah ditetapkan

Penulis: Rino Syahril | Editor: Nurul Qomariah
Istimewa
Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja SP MSi. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Riau pekan ini tentunya membuat petani menjadi resah.

Agar harga jual TBS tidak jatuh dan sesuai dengan penetapan, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau bakal menjatuhkan sanksi kepada pabrik kelapa sawit (PKS) apabila membeli sawit petani di bawah harga acuan yang telah ditetapkan setiap pekan.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau Defris Hatmaja mengatakan, terkait banyaknya keluhan petani PKS beli harga TbS dibawah harga penetapan Disbun Riau, Gubernur Riau telah memberi instruksi ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Untuk bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Kab/Kota dalam pengawasan harga ke semua PKS se-Riau yang membeli harga TBS petani jauh dari batas harga wajar.

"Apalagi anjloknya harga sawit saat ini telah mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) dan Gubernur Riau untuk menerbitkan surat edaran bagi PKS dan memperingatkan pihak-pihak terkait anjloknya harga TBS sawit petani," ujarnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau Defris Hatmaja, Rabu (11/5/2022).

Jika masih ada PKS membeli harga TBS petani di bawah harga yang ditetapkan tegas Defris, maka pabrik tersebut akan diberikan sanksi.

Mulai dari peringatan sampai dengan usulan pencabutan izin usaha, sesuai yang diatur oleh regulasi dan aturan yang berlaku.

Dijelaskan Defris, yang mengalami penurunan harga paling dalam saat ini adalah petani swadaya yang tidak bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS).

Sebab dengan tidak adanya kemitraan serta jumlah produksi yang terbatas, memaksa petani harus melewati rantai tata niaga yang cukup panjang untuk menjual TBS sawit mereka.

"Sebenarnya PKS sudah ngambil untung, terus nanti ada lagi pemegang DO, kemudian peron, belum lagi toke, baru ke petani. Mereka kan pasti ambil untung semua, rata-rata Rp 200 dan inilah yang bikin harga di petani makin jatuh," ujar Defris

Untuk itu Defris kembali mengingatkan kepada para petani untuk segera membuat kelembagaan dan melakukan kerja sama dengan perusahaan.

Kemitraan ini kata Defris lagi, juga sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) tentang tata niaga TBS.

Di mana setiap petani yang ingin berlembaga dan membangun kemitraan dengan perusahaan akan difasilitasi oleh dinas setempat.

"Kita juga akan melakukan edukasi kepada perusahaan terkait kewajiban mereka untuk bermitra,” ucapnya.

“ Karena ini sudah ada landasan hukumnya, baik dari undang-undang maupun dari Peraturan Menteri Pertanian," tutup Defris.

( Tribunpekanbaru.com / Rino Syahril )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved