Polemik Harga Sawit, Bupati Inhil Riau Soroti Regulasi Kemitraaan Usaha Perkebunan

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Inhil HM Wardan mengusulkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Riau memfasilitasi ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang kemitraan usaha perkebunan sawit.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah kabupaten dapat sesegera mungkin memfasilitasi secara kelembagaan antara pemilik kebun dengan perusahaan perkebunan untuk mengatasi anjloknya harga sawit petani.

“Pemerintah kabupaten bisa menetapkan peraturan bupati terkait dengan pengelolaan usaha perkebunan khususnya kelembagaan perkebunan swadaya,” ungkap Bupati Wardan dalam Rapat Koordinasi Pascakebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (17/5/2022).

Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Riau tersebut dihadiri pihak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan pengusaha dan petani kelapa sawit serta stake holder terkait.

“Semoga hasil rapat koordinasi ini nantinya bisa disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan kesejahteraan khusunya bagi petani kelapa sawit", harap Wardan yang juga Ketua DPD HKTI Provinsi Riau.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Gubernur Riau menyampaikan tujuan rakor adalah untuk melakukan mitigasi dan menyikapi serta mencari solusi pascaterbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2022.

Tentang kebijakan Pemerintah terhadap larangan ekspor Cruide Palm Oil (CPO), yang berdampak turunnya harga pembelian Tandan buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Dalam rapat tersebut Gubernur Riau juga tampak didampingi Forkopimda Provinsi Riau serta ihadiri oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Serta perwakilan asosiasi pengusaha dan asosiasi perkebunan, yaitu, DPP Apkasindo, Gapki Riau, Apindo Riau, DPW Apkasindo Riau, DPD Aspekpir Riau dan Samade Riau.

( Tribunpekanbaru.com / T Muhammad Fadhli )