Lima BUMD di Riau Dipanggil DPRD untuk Menghadap, Ada Apa? Ternyata Persoalannya Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, Komisi III DPRD Riau akan memanggil lima BUMD secara maraton untuk dimintai keterangan soal capaian program kerja selama tahun 2022 ini.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana target yang sudah dicapai, apalagi ini sudah masuk pertengahan tahun,”ujar Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar.

“Apa yang sudah dilakukan, target deviden, upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD),"imbuhnya.

Adapun lima BUMD yang dipanggil adalah:

1. PT Pengembangan Investasi Riau (PIR)

2. PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

3. PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

4. PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)

5. PT Riau Petroleum

"Kita evaluasi satu per satu mulai pekan ini, ada lima yang akan kita undang. Kelimanya diluar Bank Riau Kepri (BRK) yang baru saja dikonversi menjadi perbankan syariah. Kemarin, BRK sudah kita undang terlebih dahulu,"ujar politisi PKS ini.

Dikatakan Markarius, evaluasi ini dilakukan agar perusahaan milik daerah tersebut bisa lebih produktif dan inovatif dalam mencapai target-target kerja.

Sebagaimana diharapkan, BUMD dituntut untuk mampu meningkatkan sumber PAD yang nanti digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

"Yang pasti kita berharap BUMD ini produktif dan sehat, dapat menjadi sumber penghasilan bagi PAD kita, makanya kita awasi kinerja mereka,"jelas Markarius.

Sebagai informasi, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga telah mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau secara bergantian. Kini giliran DPRD Riau yang akan mengevaluasi kinerja BUMD tersebut.

Untuk diketahui juga persoalan BUMD ini masih menjadi persoalan klasik yang ditemukan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )