India Resmi Larang Siswi Kenakan Jilbab di Sekolah dan Kampus

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah Karnataka, India telah melarang penggunaan jilbab di seluruh lembaga pendidikan di negri itu.

Polemik pelarangan jilbab terus berlangsung saat ini.

Larangan penggunaan jilbab diajukan oleh partai BJP daerah Karnataka, partai penguasa India.

BJP adalah partai yang dipenuhi oleh kelompok ekstremis Hindu India.

Akibatnya, pemimpin BJP Yashpal Suvarna dan kepala Sri Ram Sena Pramod Muthalik mendapat ancaman dari warganet.

Pengaduan telah diajukan di kampus Udipi tentang masalah ini.

Pemimpin BJP Yashpal Suvarna, yang juga anggota administrasi perguruan tinggi, mengaku mendapatkan ancaman danhujatan dari media sosial.

"Saya tidak akan menganggapnya serius. Ini adalah bagian dari kehidupan. Kami melakukan pekerjaan kami dalam batas-batas Konstitusi. Sebuah posting Instagram tentang saya dan Pramod Muthalik tidak membuat perbedaan. Kami tidak akan mengambil kembali langkah kami." kata Yashpal Suvarna dilansir dari India Today.

"Saya tidak mempermasalahkan postingan Instagram, tapi saya ingin tahu siapa orang-orang lokal di balik masalah ini. Itu akan kita temukan," tambahnya.

Pada hari Selasa, 24 siswa diskors di kota Uppinangady karena mencoba mengenakan jilbab di dalam kelas bahkan setelah beberapa peringatan dari otoritas perguruan tinggi.

Para siswa itu dikeluarkan pemberitahuan setelah mereka mencoba memprotes tentang tidak diizinkan mengenakan jilbab.

Pemberitahuan tersebut mengatakan bahwa siswa harus membalas pemberitahuan tersebut dalam waktu tiga hari setelah menerimanya.

Disebutkan juga bahwa mahasiswa berkolusi dengan elemen eksternal dan menentang perintah Pengadilan Tinggi Karnataka.

Diusir karena pakai jilbab

Larangan berjilbab bagi siswi muslimah dan mahasiswi di India berlaku di sejumah univesitas dan sekolah di negeri Bollywood.

Larangan berjilbab itu didukung oleh sejumlah siswa dan mahasiswa yang berafiliasi ke partai penguasa.

Situasi semakin memanas ketika  enam siswa remaja di sebuah SMA negeri mengadakan protes atas larangan tersebut.

Mereka dusir dari kelas setelah sejumlah pelajar yang tergabung dalam organisasi sayap kanan memprotes adanya siswi yang berjilbab.

Pihak sekolah memperbolehkan siswi mengenakan jilbab di lingkungan sekolah, namun  wajib membukanya ketika di kelas. 

Dilansir dari BBC, kebuntuan itu telah meningkatkan ketakutan dan kemarahan di antara minoritas Muslim India, yang mengatakan konstitusi negara itu menjamin mereka kebebasan untuk mengenakan apa yang mereka inginkan.

Masalah ini juga meluas ke perguruan tinggi lain di negara bagian itu pada hari Kamis, sebuah video yang menunjukkan gerbang perguruan tinggi ditutup pada sekelompok wanita muda berhijab telah menyebabkan kemarahan.

Aksi itu terjadi di sebuah perguruan tinggi pra-universitas di Kundapur di distrik Udupi di Karnataka.

Protes sebelumnya juga terjadi di Udupi, salah satu dari tiga distrik di sabuk pantai yang sensitif secara komunal di Karnataka.

Para komentator sering menggambarkan wilayah itu kubu Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi sebagai laboratorium untuk politik mayoritas Hindu.

Dalam video tersebut, seorang siswa terdengar memohon kepada pihak berwenang untuk mengizinkan mereka menghadiri kelas untuk membantu mereka mempersiapkan ujian.

Namun kepala sekolah tidak mengizinkan mereka masuk ke kampus dengan mengenakan hijab.

Sehari sebelum para wanita dilarang masuk kelas, sekelompok anak laki-laki datang ke kampus mengenakan selendang safron warna kunyit yang dianggap sebagai simbol Hindu untuk memprotes wanita Muslim yang mengenakan jilbab.

Tiga perguruan tinggi lain di negara bagian itu juga mengalami protes serupa.

Nagesh BC, menteri pendidikan negara bagian, telah mendukung otoritas perguruan tinggi yang mengatakan syal safron dan jilbab harus dilarang di kampus.

Dia mengatakan kepada BBC Hindi bahwa pemerintah akan segera menguraikan pendiriannya di hadapan pengadilan tinggi Karnataka, yang akan mendengarkan dua petisi minggu depan.

Satu, diajukan oleh seorang mahasiswa, berpendapat bahwa memilih apa yang akan dikenakan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi India.

Yang lainnya, diajukan atas nama lima pengunjuk rasa, menunjukkan pedoman akademik pemerintah untuk tahun ini tidak meresepkan seragam untuk perguruan tinggi pra-universitas.

Kedua petisi tersebut mengutip keputusan dari negara bagian Kerala yang menguatkan putusan pengadilan yang mengizinkan siswa Muslim mengenakan jilbab untuk ujian masuk nasional.

Sementara masalah berkecamuk, pengunjuk rasa mengatakan studi mereka sangat terpengaruh.

"Kami datang ke perguruan tinggi negeri karena kami tidak mampu membayar biaya untuk perguruan tinggi swasta. Mengapa kami menghadapi diskriminasi ketika orang lain dapat mengikuti ritual keagamaan?" kata Almas AH, salah satu dari enam pengunjuk rasa di kampus Udupi.(Tribunpekanbaru.com).