Breaking News:

Jadi Mentri di India Biksu Hindu ini Ancam Umat Islam yang Protes Penistaan Agama

Yogi Adityanath memerintahkan Polisi untuk menyita barang milik para pelaku dan menggunakan buldoser jika diperlukan. 

Capture Indianexpress
Yogi Adityanath si biksu Hindu radikal di India 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Aksi protes umat Islam pada 3 Juni 2022 kemarin di sebuah masjid di distrik Kanpur Uttar Pradesh, India atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW membuat geram menteri utama Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

Politisi BJP yang juga seorang biksu Hindu ini meminta aparat keamanan untuk mengidentifikasi dan melaporkan semua masjid ilegal yang dibangun di jalan dalam waktu 15 hari.

Dilansir dari Opindia, Yogi juga meminta pihak berwenang untuk menyiapkan rencana tindakan untuk bertindak tegas terhadap peserta aksi yang memprotes Sharma karena diduga melakukan 'penistaan ​​agama' terhadap Nabi Muhammad.

Ratusan umat Islam bergabung dalam protes pada 3 Juni setelah Sholat Jumat.

Yogi Adityanath memerintahkan Polisi untuk menyita barang milik para pelaku dan menggunakan buldoser jika diperlukan. 

Yogi telah memerintahkan penghapusan konstruksi keagamaan ilegal yang dibangun di pinggir jalan beberapa kali di masa lalu.

Pada Maret 2021, departemen dalam negeri negara bagian telah mengarahkan hakim distrik dan komisaris divisi untuk menghapus semua masjid di pinggir jalan.

Negara telah mengatakan bahwa rumah ibadah yang dibangun pada 1 Januari 2011 dan sesudahnya akan segera dibongkar dan yang dibangun sebelum tanggal tersebut akan dipindahkan ke tanah pribadi.

Pada tanggal 3 Juni 2016, majelis Lucknow dari Pengadilan Tinggi Allahabad telah memerintahkan penghapusan dan pemindahan tempat-tempat suci yang melanggar batas milik publik sebelum 1 Januari 2011.

Laporan menyebutkan bahwa pada tahun 2009, Mahkamah Agung juga telah memberikan perintah pada garis yang sama.

Setelah itu, pemerintah Partai Bahujan Samaj (BSP) kemudian melakukan survei di mana ditemukan 40.000 rumah ibadah, termasuk masjid dan gereja yang dianggap ilegal.(Tribunpekanbaru.com).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved