KKB Papua Berulah Lagi, Benny Wenda: Bebaskan Victor Yeimo dan 8 Mahasiswa
Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua berulah lagi, susupi acara bakar batu, coba tembaki aparat, sementara itu Ketua ULMWP Benny Wenda
Penulis: pitos punjadi | Editor: Nolpitos Hendri
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua berulah lagi, susupi acara bakar batu, coba tembaki aparat, sementara itu Ketua ULMWP Benny Wenda meminta Presiden RI Jokowi bebaskan Victor Yeimo dan 8 mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan Benny Wenda melalui situs ULMWP, dia menuntut Pemerintah Indonesia harus bebaskan tahanan politik, hentikan penangkapan pengunjuk rasa.
Benny Wenda menilai Pemerintah Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik Papua Barat, termasuk Victor Yeimo dan delapan mahasiswa yang ditangkap pada bulan Desember menyusul protes damai.
Menurut Benny Wenda , penangkapan ini tidak lain adalah upaya untuk membungkam seruannya yang adil untuk kebebasan.
Delapan mahasiswa itu yakni Malvin Yobe, Devio Tekege, Ambros Elopere, Maksi You, Paul Zode Hilapok, Luis Sitok, Ernesto Matuan, dan Melvin Waine.
Dalam keterangannya, Benny Wenda menuding, mereka telah ditahan atas tuduhan makar tanpa perawatan medis yang memadai selama enam bulan.
Benny Wenda mempertanyakan kejahatan mereka?
Katanya, hanya berdemonstrasi dengan bendera Bintang Kejora buatan sendiri pada hari nasionalnya, hari ketika orang Papua Barat dan orang-orang di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia.
"Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang Papua Barat telah menolak pembaruan Otonomi Khusus dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi lima provinsi," tegas Benny Wenda .
Benny Wenda menambahkan, orang Papua Barat tidak menginginkan skema kolonial ini, lebih dari 600.000 dari mereka menandatangani petisi menentang Otonomi Khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya.
Selain itu, Benny Wenda menilai, bahkan Gubernur Papua Barat Lukas Enembe dan MPR, keduanya dilantik oleh Jakarta, telah menolak rencana Indonesia.
"Dalam protes lain pada hari Jumat 3 Juni, orang Papua Barat akan kembali turun ke jalan dengan damai untuk menolak rencana pemisahan Indonesia.
Orang Papua akan terus memprotes: Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat saya untuk menerima Otonomi Khusus, bahkan di bawah todongan senjata.
Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan Papua Barat," beber Benny Wenda .
Lebih lanjut Benny Wenda menyatakan, Indonesia mencoba untuk memaksakan melalui Otonomi Khusus dan rencana pembagian, itu juga mengalihkan perhatian dari meningkatnya tekanan internasional untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
"Sebanyak 84 negara, dari Komisi Uni Eropa, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) kini telah menyerukan agar Indonesia berhenti memblokir kunjungan PBB," sebut Benny Wenda .
"Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tunduk pada hukum internasional.
Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Uyghur.
Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?," tutur Benny Wenda .
Benny Wenda juga menyebut, Otonomi Khusus hanyalah 'Tindakan Pilihan Bebas', yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli Papua Barat.
"Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969," sebut Benny Wenda .
Kemudian, Benny Wenda menyampaikan kepada Presiden Ri Jokowi , selaku wakil sah rakyat West Papua, Pemerintah Sementara ULMWP mengeluarkan tuntutan damai sebagai berikut:
1. Pembebasan semua tahanan politik Papua Barat;
2. Pembatalan Otonomi Khusus dan rencana untuk mengukir Papua Barat menjadi lima provinsi;
3. Akses langsung ke Papua Barat untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia;
4. Akses langsung ke Papua Barat untuk semua jurnalis;
5. Referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional;
6. Penarikan semua pasukan Indonesia dari Papua Barat.
"Kepada dunia saya katakan, hentikan pendanaan Otonomi Khusus dan penyiksaan rakyat saya. Menentang pembaruan hukum kolonial Indonesia yang memecah belah. Dukung 'Visi Negara Hijau' kami dan Papua Barat yang bebas dan demokratis," pungkas Benny Wenda .
