Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Gawat, Banyak Aset Lahan Pemko Pekanbaru Belum Bersertifikat

Saat ini baru 33 persen aset lahan pemerintah kota yang sudah memiliki sertifikat. Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menyadari masih

Penulis: Fernando | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Saat ini baru 33 persen aset lahan pemerintah kota yang sudah memiliki sertifikat. Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun menyadari masih banyak aset maupun kantor pemerintah kota belum bersertifikat.

Aset ini belum termasuk aset kendaraan sehingga ia mendorong agar dinas terkait melakukan percepatan aset pemko Pekanbaru.
Adanya dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentu membantu percepatan sertifikasi lewat kerjasama.

Muflihun memastikan pemerintah kota segera melakukan sertifikasi aset yang ada terutama aset lahan. Ia menyebut dengan adanya upaya sertifikasi terhadap aset pemerintah kota tentu masyarakat juga bisa.

"Kalau kita sebagai pemerintah tidak bisa menyelesaikan aset kita, bagaimana masyarakat bisa," paparnya.

Pemerintah kota pun bersinergi dengan BPN Pekanbaru untuk mendata lahan milik pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemerintah kota pun bekerjasama dengan BPN Pekanbaru.

BPN Riau menargetkan bahwa pada tahun 2023 rumah ibadah sudah bersertifikat. Ia pun mendorong semua pihak bekerjasama untuk sertifikasi lahan di Kota Pekanbaru secara menyeluruh tahun 2024.

"Minimal 2024 kota ini sudah bersertifikat mendekati seratus persen," jelasnya.

Dirinya mendorong camat dan lurah agar mengajak masyarakat mengurus sertifkat tanah di wilayahnya masing-masing. Ia menilai capaian sertifikasi aset ini bisa tercapai lewat komunikasi dengan BPN.

BPN Pekanbaru juga sudah menyerahkan sertifikat Lahan Sport Centre Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya. Begitu juga dengan sejumlah aset Pemerintah Kota Pekanbaru juga resmi memiliki sertifkat.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kesempatan itu juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan BPN Pekanbaru. Kerjasama ini tidak hanya mendukung percepatan PTSL ke masyarakat.

Tapi juga terkait konsolidasi tanah dan percepatan dalam pertukaran informasi nilai tanah. Data ini nantinya jadi pegangan dalam menentukan nilai PBB.

( Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved