Benny Wenda Bertemu Parlemen Inggris, Serukan Kunjungan PBB ke Papua Barat

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua ULMWP yang juga pentolan KKB Papua , Benny Wenda bertemu Parlemen Inggris guna menyerukan kunjungan PBB ke Papua Barat .

Saat pertemuan, pentolan KKB Papua , Benny Wenda tidak sendiri, namun ia bersama dengan  International Parliamentarians for West Papua (IPWP).

Benny Wenda bersama IPWP mengadakan pertemuan di Parlemen Inggris pada tanggal 14 Juni 2022.

Menurut informasi yang disampaikan Benny Wenda melalui website ULMWP, pada pertemuan itu hadir sejumlah anggota parlemen Inggris.

Saat itu, IPWP menegaskan kembali seruan terpadu mereka untuk kunjungan ke West Papua oleh PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.

Pertemuan dipandu oleh Ketua IPWP Alex Sobel MP dan melihat pidato yang mendukung kunjungan PBB oleh Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan salah satu pendiri International Lawyers for West Papua), Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia) dan Presiden Sementara ULMWP Benny Wenda.

Selain menyerukan kunjungan PBB, Sobel juga memberikan update tentang kemajuan IPWP, menyusul sejumlah pertemuan yang sukses dalam beberapa bulan terakhir.

Mr Barrena berbicara tentang kemajuan IPWP telah dibuat di Parlemen Spanyol.

Robinson membahas ilegalitas pendudukan Indonesia di bawah hukum internasional dan menguraikan dasar hukum untuk referendum kemerdekaan.

Presiden Puigdemont, menelepon dari jarak jauh dari Brussel, berbicara tentang kriminalisasi protes di Papua Barat dan kebutuhan untuk membebaskan Victor Yeimo.

Presiden Sementara Wenda membahas keadaan hak asasi manusia yang mengerikan di Papua Barat, dan pengungkapan baru-baru ini bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi Eropa.

Para pembicara juga mendesak UE untuk menghentikan kesepakatan perdagangannya dengan Indonesia sampai mereka menyambut baik penyelidikan PBB.

Pertemuan besar dan layanan doa berlangsung di seluruh Papua Barat untuk mendukung pertemuan tersebut.

Video pertemuan tersedia di SINI.

Presiden Sementara Wenda mengatakan: 'Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.

Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur.

Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )