Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Pertimbangkan Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi, Apakah Pemerintah Siap?

Berbagai pro kontra soal pembelian BBM Pertalite dan Solar, pakai aplikasi MyPertamina, kini menjadi sorotan banyak kalangan, termasuk DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
Berbagai pro kontra soal pembelian BBM Pertalite dan Solar, pakai aplikasi MyPertamina, kini menjadi sorotan banyak kalangan, termasuk DPRD Pekanbaru. FOTO ILUSTRASI: SPBU 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berbagai pro kontra soal pembelian BBM Pertalite dan Solar, pakai aplikasi MyPertamina, kini menjadi sorotan banyak kalangan, termasuk DPRD Pekanbaru.

Sejak dimunculkan kebijakan ini, dominan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Pekanbaru, Riau, banyak yang tidak setuju.

Wakil rakyat di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, juga menanggapi ikhwal ini. Justru legislator mempertanyakan, apakah Pemerintah sudah siap menjalankan kebijakan ini.

Mulai dari ketersediaan SDM di SPBU, sinyal internet, pengawasan yang ketat dan hal penting lainnya.

"Secara pribadi, kalau program bagus harus kita dukung. Tapi pemerintah harus pertimbangankan juga, misal daerah susah sinyal susah. Jangan kan Internet, nelpon aja susah. Makanya kita Pertanyakan, Pemerintah juga harus siap jika memang diterapkan," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar SE MH, kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (29/6/2022).

Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru, belum masuk ujicoba penerapan aplikasi MyPertamina yang diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2022. Hanya lima provinsi yang diberlakukan tahap awal, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski demikian, Politisi PDI-P tersebut mengaku tak sepakat, jika Pertalite dimasukkan dalam kebijakan ini. Sebab, kebutuhan pertalite menyangkut masyarakat banyak, yang penggunaannya tak sama dengan Solar.

Meski kebutuhan BBM solar juga tinggi, namun kenyataan di lapangan banyak terjadi kebocoran. Karena disadari atau tidak, Solar banyak dijual ke Industri dan adanya permainan oleh oknum di SPBU.

"Itu tadi, kalau Pertalite kurang tepat pakai sistem in. Kalau Solar kita setuju, karena banyak kebocoran, atau dijual ke industri oleh oknum. Makanya harus ada pengawasan ketat penyaluran sampai ke SPBU. Selama ini kan banyak permainan," terangnya.

Lebih dari itu, Robin Eduar juga meminta kepada pemerintah, agar masa sosialisasi kebijakan ini jangan terlalu singkat. Apalagi hanya beberapa hari. Sebab, masyarakat dipastikan kesulitan mengakses layanan Internet ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved