Rakor Gubernur se Sumatera di Pekanbaru, Ini Lima Fokus Pembangunan yang Dibahas

"Mengembangkan kawasan industri halal (zona industri halal) di Sumatera. Mendorong Pemerintah Pusat dalam penyusunan master plan kawasan industri dan pemetaan core industri pada masing-masing provinsi, serta sinergi antar kawasan industri yang sudah ada (eksisting) di Sumatera," ungkapnya.

Kemudian fokus ketiga adalah penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan menyepakati untuk membentuk tim teknis/pokja yang akan merumuskan konsep/tagline pariwisata halal khusus se Sumatera.

Forum menyepakati untuk mempertanyakan ke kementerian terkait tentang rencana pemberlakukan pembatasan entry point pariwisata nasional, forum menyepakati untuk membentuk pokja yang akan merumuskan konsep/tagline festival budaya/ pariwisata/ekonomi kreatif se Sumatera.

"Forum menyepakati untuk membangun kerjasama di bidang investasi, promosi dan pemasaran pariwisata se Sumatera," ujarnya di hadapan peserta Rakor Gubernur se Sumatera.

Fokus keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.

Dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan yang bergizi bagi keluarga berisiko stunting, mendorong pemerintah daerah menganggarkan penyediaan beras bio fortifikasi bekerja sama dengan Perum Bulog untuk keluarga berisiko stunting.

Kemudian, perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan dan KB, ketahanan pangan, sarana dan prasarana antar provinsi termasuk keluarga yang berisiko stunting pada daerah perbatasan dengan melibatkan sektor terkait.

Serta mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi yang lebih spesifik untuk mendorong sinergitas lintas sektor dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan pelayanan kesehatan dan lain lain.

"Meminta kepada kemenkes untuk dana penanganan stunting dalam bentuk DAK tahun 2022 yang sudah menjadi bagian dari APBD Provinsi untuk tidak dibatalkan atau dihenti salur," ucapnya.

Syamsuar menerangkan, fokus kelima adalah pembangunan rendah karbon.

Dengan melakukan pembentukan Forum Sumatera Hijau.

Serta mendorongpemerintah pusat untuk menetapkan turunan peraturan menteri tentang pelaksanaan nilai ekonomi karbon sebagai dasar bagi provinsi untuk menetapkan Perda.

Membentuk Satgas Penertiban Penambangan Tanpa Izin Lintas Provinsi di Sumatera. Menerbitkan Peraturan Presiden tentang Fasilitasi Pasca Izin Perhutanan Sosial.

Menerbitkan Peraturan Presiden Pelimpahan sebagian kewenangan pemberian persetujuan lingkungan di luar kebijakan strategis nasional dan PMA.