Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pimpinan DPRD Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer, di Pekanbaru Jumlahnya 8.900

Pimpinan DPRD Pekanbaru meminta, agar pemerintah mengkaji ulang lagi kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
istimewa
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE meminta pemerintah mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berbagai reaksi kini timbul dari beberapa kalangan, terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Termasuk halnya dari wakil rakyat.

Para legislator sejak awal kebijakan ini dimunculkan, terus menyuarakan agar pemerintah mencari solusi terbaik.

Bahkan saat ini, Pimpinan DPRD Pekanbaru meminta, agar pemerintah mengkaji ulang lagi kebijakan ini.

"Kalau kondisi sekarang, belum tepat (penghapusan tenaga honorer). Bahkan nantinya bisa menjadi masalah baru di daerah, termasuk di Kota Pekanbaru ini," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE, Jumat (1/7/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar diketahui, hasil pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru belum lama ini, sebanyak 8.900 orang.

Mereka ini termasuk tenaga ahli yang digabungkan dengan THL. Kemudian juga supir, pramusaji, cleaning service (CS) termasuk satpol PP, Damkar, Dishub, penyapu jalan, operasional dan perawatan (OP) di PUPR dan Perkim, serta guru yang masuk juga di kategori THL.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini tidak lah langkah solutif, bahkan bisa menjadi ancaman tersendiri bagi daerah.

Karenanya, pemerintah diminta mengkaji lebih dalam lagi, bahkan harus ditinjau ulang secara serius.

Di Kota Pekanbaru saja ini, jumlah honorer hampir sembilan ribu orang, mulai dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL), sudah banyak berkontribusi untuk pemerintah.

Bahkan mereka secara tidak langsung, ikut menjalankan roda pemerintahan. Jika mereka diberhentikan (meski ada solusi PPPK), mau dikemanakan mereka ini.

"Makanya kami DPRD akan segera berkoordinasi dengan Pemko Pekanbaru, mencari langkah yang terbaik. Selaku wakil rakyat, kami wajib memperjuangkan nasib saudara kami ini," janjinya.

Kementerian PAN-RB mengatakan, bahwa pemerintah sudah mantap menghapus pegawai honorer paling lama November 2023.

Penghapusan ini sesuai amanat UU ASN, yang menyatakan, hanya ada dua status pegawai pemerintah, yakni PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Setelah penghapusan honorer, seluruh instansi pemerintah, akan dilarang untuk merekrut tenaga honorer baru.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved