Breaking News:

DPRD Pekanbaru

PPDB Online SMPN Usai, DPRD Pekanbaru Minta Disdik Cari Solusi Bagi yang Gagal Masuk Sekolah Negeri

Dari hasil laporan masyarakat ke DPRD Pekanbaru, masih banyak menemui kendala di lapangan terkait PPDB online.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Doddy Vladimir
Dari hasil laporan masyarakat ke DPRD Pekanbaru, masih banyak menemui kendala di lapangan terkait PPDB online. FOTO ILUSTRASI: Wali murid calon peserta didik sedang memotret informasi tentang pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2022. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARUDari hasil laporan masyarakat ke DPRD Pekanbaru, masih banyak menemui kendala di lapangan terkait PPDB online.

Setelah sepekan dibuka, PPDB Online tingkat SMPN di Kota Pekanbaru, akan berakhir, Selasa (5/7/2022) besok.

Terutama soal zonasi, sehingga banyak warga tempatan yang gagal masuk sekolah negeri (SMPN) di wilayahnya. Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi pendidikan, merespon tinggi keluhan masyarakat tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan meminta, agar Disdik Pekanbaru segera mencari solusi terbaik, keluhan masyarakat tersebut.

"Diakui atau tidak, banyak warga yang tak masuk sekolah negeri. Ini disebabkan karena zonasi. Kita minta Disdik harus action. Jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah," tegas H Ervan kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (4/7/2022).

Satu di antara beberapa solusi yang harus dilakukan, Disdik Pekanbaru harus berkoordinasi dengan beberapa sekolah lainnya (SMPN). Bisa jadi di daerah lain, kuotanya masih kurang. Sehingga bisa mengakomodir siswa dari daerah lain.

Termasuk juga berkoordinasi dengan sekolah swasta (SMP swasta). Disdik harus bisa pastikan, anak-anak yang sudah mendaftar, namun gagal, bisa diterima di sekolah swasta di daerahnya.

"Ini kan persoalan di sistem zonasi pakai rangking. Anak-anak yang tidak diterima, mungkin rangkingnya dan zonasinya kalah dengan yang lain. Ada yang rangking tinggi, dan zonasinya dekat," paparnya.

DPRD Pekanbaru, terutama Komisi III, akan tetap mengawasi hasil PPDB ini sampai tuntas. Bahkan Wakil rakyat akan terus berkomunikasi dengan Disdik, bagaimana mengakomodir para siswa yang gagal masuk SMPN.

"Sekali lagi, kita tidak ingin anak-anak putus sekolah hanya karena zonasi. Termasuk karena tidak ada biaya. Pemerintah harus respon terhadap persoalan ini, karena bagaimana pun pendidikan itu tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 1945," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved