Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Rapat Pansus BPHTB di DPRD Pekanbaru, Masyarakat yang Urus Sertifikat Tanah Pribadi Gratis

Pansus DPRD Pekanbaru terus mematangkan pembahasan, Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Internet
Pansus DPRD Pekanbaru terus mematangkan pembahasan, Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pansus DPRD Pekanbaru terus mematangkan pembahasan, Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Pembahasan ini seiring revisi Perda No 4 Tahun 2010, tentang BPHTB.

Dalam rapat pada Senin (4/7/2022), Pansus mengundang Bapenda Pekanbaru, Kabag Hukum Setdako Pekanbaru, Tata Pemerintahan (Tapem), Camat dan tenaga ahli.

Ketua Pansus Ranperda BPHTB DPRD Pekanbaru Mulyadi AMd menyampaikan, bahwa pihaknya akan konsen dan terus membahas Ranperda ini, secara terperinci. Bahkan beberapa pihak terkait, sudah dimintai keterangannya, untuk kelengkapan berkas Ranperda.

"Sebenarnya, selain menerima masukan dari OPD terkait, fokus pembahasan kita tadi menyampaikan ke Camat, kalau sudah disahkan Perda ini, para Camat bisa langsung jadi PPATS (pejabat pembuat akta tanah sementara). Jadi ini bisa menjadi pendapatan sah mereka," papar Mulyadi usai rapat kepada Tribunpekanbaru.com.

Dalam rapat tersebut, juga dilakukan penajaman terkait biaya pengurusan BPHTB. Untuk pengurusan sertifikat tanah pribadi, biaya BPHTB-nya gratis. Hanya bayar pajak bumi bangunan (PBB) saja, yang nilainya sangat rendah.

Sebaliknya, jika sertifikat pribadi berganti nama baru, dikenakan biaya 0,5 persen di PPATS. Namun untuk biaya 0,5 persen ini masih dalam pembahasan.

Setelah Ranperda ini nanti disahkan, masyarakat diberi waktu 2 tahun untuk pengurus sertifikat tanah gratis. Untuk pengurusan sertifikatnya, tetap ke BPN dengan biaya gratis.

Bagaimana dengan sertifikat untuk dunia usaha atau pengembang perumahan?

"Kalau dunia usaha, tetap seperti biasa, karena mereka kan profit. Keringanan ini hanya diberi untuk masyarakat secara umum saja," terang Politisi Senior PKS ini.

Pansus akan kembali menggelar rapat membahas ini, dengan mengundang BPN Pekanbaru dan organisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam waktu dekat ini.

Yang pasti, masih keterangan Mulyadi, Pansus menargetkan Pansus ini akan disahkan pada Juli 2022 ini, jika semuanya sudah selesai dibahas.

"Nanti kita juga minta daya ke BPN, berapa total masyarakat Kota Pekanbaru, yang belum mengurus sertifikat tanah. Karena data yang kita peroleh dari OPD Pemko, masih banyak masyarakat yang belum punya sertifikat tanah," sebutnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved