Breaking News:

Membandingkan Gaji Presiden ACT dengan Presiden Jokowi: Presiden ACT Tembus Rp 250 Juta

Sementara gaji wakil presiden adalah empat kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden

Tribunnews.com/Naufal Lanten
Presiden ACT Ibnu Khajar saat konferensi pers di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Hal ini karena dugaan penyelewengan dana donasi di lembaga tersebut.

Salah satunya ialah besarnya gaji karyawan dan petinggi ACT.

Bahkan, Gaji Presiden ACT Ibnu Khajar per bulan sempat mendapatkan gaji Rp 250 juta.

Jika dibandingkan dengan gaji Presiden RI dan pejabat pemerintah lainnya, gaji Petinggi ACT itu masih lebih tinggi.

Gaji presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara gaji wakil presiden adalah empat kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden.

Dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, tertulis bahwa gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian,  gaji presiden Indonesia mencapai Rp 30.240.000 per bulan, atau sebesar enam kali Rp 5.040.000.

Sementara gaji wakil presiden Indonesia mencapai Rp 20.160.000, atau empat kali Rp 5.040.000.

Tunjangan jabatan presiden dan wakil presiden

Selain gaji, presiden dan wakil presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Tunjangan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved