Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pansus DPRD Segera Panggil BPN, Minta Pastikan Waktu Urus Sertifikat Tanah dan Bebas Biaya Siluman

Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru, tinggal beberapa kali pembahasan lagi oleh DPRD Kota Pekanbaru

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
net
Ilustrasi.Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru, tinggal beberapa kali pembahasan oleh DPRD Kota Pekanbaru. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru, tinggal beberapa kali pembahasan lagi.

Bahkan Pansus DPRD Pekanbaru sudah mematok, pada Juli 2022 ini, Ranperda tersebut akan disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru.

Untuk diketahui, Ranperda ini dibahas seiring revisi Perda No 4 Tahun 2010, tentang BPHTB.

Ada beberapa keuntungan bagi masyarakat, setelah Ranperda ini disahkan nantinya.

Satu di antaranya, masyarakat tidak lagi membayar (gratis) BPHTB-nya untuk pengurusan sertifikat tanah pribadi.

Selama ini masyarakat harus membayar. Praktis nantinya hanya bayar pajak bumi bangunan (PBB) saja.

Sebaliknya, jika sertifikat pribadi berganti nama baru, dikenakan biaya 0,5 persen di PPATS. Namun untuk biaya 0,5 persen ini masih dalam pembahasan.

Selanjutnya, masyarakat diberi waktu 2 tahun untuk pengurus sertifikat tanah gratis ini.

Untuk pengurusan sertifikatnya, tetap ke BPN dengan biaya gratis.

Pertanyaannya sekarang, berapa lama waktu masyarakat mengurus sertifikat tersebut di BPN Pekanbaru?

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved