Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Sebut Banyak Parkir Salah Sasaran, Terkuak Dishub Seakan Tak Berkutik

Wakil rakyat di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, sudah berkali-kali meminta kepada Dishub Pekanbaru, agar menertibkan Jukir.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Dok. Tribun Pekanbaru
Foto Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru kini tak heran, di manapun titik keramaian di Kota ini, pasti ada juru parkir (jukir).

Bahkan terakhir masyarakat ribut, karena di area SPBU, sejumlah ATM, bahkan halaman rumah ibadah, jukir juga memungut parkir.

Adalah di SPBU SM Amin (Arengka II) dan Masjid Al-Ikhlas, yang dipungut uang parkir. Padahal, tempat-tempat tersebut dilarang secara aturan memungut uang parkir.

Wakil rakyat di Gedung Payung Sekaki DPRD Pekanbaru, sudah berkali-kali meminta kepada Dishub Pekanbaru, agar menertibkannya.

Namun sayangnya Dishub tak berdaya, seakan takut dengan preman.

Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan SPd MH menegaskan, bahwa kondisi ini disebabkan beberapa hal.

Di antaranya lemahnya pengawasan dari Dishub, serta parkir ini sekarang sudah diserahkan kepada pihak ketiga, PT Yabisa Sukses Mandiri.

"Tapi apapun itu ceritanya, tak boleh dipungut (SPBU dan Masjid). Bahkan kita lihat, masih banyak parkir ini salah sasaran. Pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan Dishub? Main sembarangan saja," tegas Ruslan Tarigan kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (10/7/2022).

Aksi parkir liar atau pungutan liar ini terjadi, dipastikan karena ada yang membekingi. Karena tidak mungkin Jukir berani memungutnya, jika tidak ada yang menyuruh.

Di samping itu juga, pihak ketiga PT Yabisa Sukses Mandiri, yang sudah dikontrak 10 tahun dengan harus menyetor PAD Rp 409 miliar lebih, mau tidak mau mereka harus mencari titik parkir di mana pun di kota ini, sesuai zonanya masing-masing.

Apalagi di PT Yabisa Sukses Mandiri ini sendiri, banyak pihak yang nge-sub, yang notabenenya punya pengaruh. Karena sudah ditetapkan setoran perhari, plus keuntungan yang harus didapat, maka tidak heran usaha apapun di Kota Pekanbaru, banyak di tempatkan parkir. 

"Kalau tak salah, untuk PAD kota ini Dishub menerima perhari-nya Rp 19 juta lebih dari pihak ketiga. Ini tidak termasuk yang di luar zona," terangnya.

Karena sudah meresahkan masyarakat, Politisi Senior PDI-P ini meminta, bersikap tegas. Dishub jangan hanya statemen lapor polisi dan alasan lainnya.

Yang pasti, karena persoalan parkir ini menjadi tanggung jawab Dishub, harus ditertibkan setertib-tertibnya. Karena hanya di Kota Pekanbaru ini lah di Indonesia, yang ada pungutan parkir di mana-mana.

"Pastinya, Dishub mau kejar target, tapi masyarakat dipungli. Jika ada masalah, Dishub seakan tutup mata, dengan retorikanya. Sudahi lah ini malu kita dengan rakyat yang sudah menderita sekarang. Hentikan," pintanya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved