Breaking News:

Berita kampar

Disegel! Perusahaan Sawit di Kampar Ditindak, IUP PT BSP Mati Sejak 2003, Padasa Tak Bangun KKPA

Perusahaan perkebunan kelapa sawit ditindak tegas oleh Pemkab Kampar di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati, Kamsol

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Spanduk penyegelan dipampang di depan Kepala DPMPTSP Kampar Hambali saat tim terpadu berada di kantor PT BSP. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati, Kamsol kembali menindak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Belakangan PT Padasa Enam Utama dan PT Bumi Sawit Perkasa (BSP).

Padasa berlokasi di Desa Sungai Agung Kecamatan Tapung ditindak pada Kamis (14/7/2022).

PT. BSP di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu disegel pada Rabu (13/7/2022).

Penindakan di lokasi melibatkan instansi terpadu pada Pemkab Kampar.

Terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfo Sandi).

Kampar, Hambali melalui Kepala Bidang Pengaduan dan Kebijakan Informasi Rakyat, Elfauzan menjabarkan dasar penindakan tersebut.

Elfauzan mengatakan, Padasa tidak melaksanakan kewajibannya memfasilitasi kebun bagi masyarakat sekitar seluas 20 persen dari areal perizinannya.

Perusahaan ini mendapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kampar tahun 2014.

IUP diberikan untuk areal 4.626 hektare. Menurut dia, IUP mewajibkan Padasa menyediakan kebun masyarakat 20 persen paling lama tiga tahun sejak IUP diterbitkan.

Penyediaan kebun masyarakat itu dapat melalui skema Kopesi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA). Tetapi kewajiban itu sama sekali tidak dilaksanakan.

"IUP meminta Padasa membuat kebun masyarakat paling lama tiga tahun setelah IUP. Harusnya 2017 sudah ada. Sampai sekarang belum ada," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (15/7/2022).

Selain itu, kata dia, perusahaan tidak mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) yang harus diurus setelah IUP.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved