Breaking News:

Berita Siak

Wabup Siak Perjuangkan Nasib Petani Sawit di Munas AKPSI

Wakil Bupati Siak Husni Merza, BBA, MM menyuarakan agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang pro terhadap petani sawit.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Wabup Siak Husni Merza (3 dari kiri) bersama sejumlah kepala daerah dari Riau dalam forum Munas I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di ABC Internasional Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Wakil Bupati Siak Husni Merza, BBA, MM menyuarakan agar pemerintah pusat mengambil kebijakan yang pro terhadap petani sawit.

Tujuannya agar regulasi dan tata kelola pertanian kelapa sawit harus menyejahterakan petani.

Hal tersebut dikatakannya, di dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di ABC Internasional Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

Husni mengakui jika saat ini petani sawit di kabupaten Siak sangat menderita karena harga yang terlalu rendah.

“Kita berharap Munas AKPSI membawa kebaikan bagi penataan kelapa sawit di Indonesia,” kata Husni.

Apalagi kabupaten Siak, sebagian besar penduduknya bergantung hidup dari perkebunan kelapa sawit.

Untuk di ketahui, kabupaten Siak salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki luas perkebunan kelapa sawit 107,420 ha, menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO) pertahun.

“Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang dimiliki swasta dan juga BUMN. Jadi kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang diperhitungkan,” ujarnya.

Kegiatan bergengsi tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Ia menyampaikan pengarahan menjelaskan kondisi aktifitas sawit di Indonesia dan berbagai persoalan yang dirasakan petani sawit belakangan ini.

“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang dikelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta di lapangan tentang perkelapasawitan di Indonesia,” ucapnya.

Husni menyebut, pemerintah pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia lebih baik lagi. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit itu sendiri.

“Kita sangat apresiasi mudah-mudahan apa yang di janjikan pak Luhut tadi segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak,” kata dia.

Kini, harga TBS di setiap daerah bervariasi ada yang Rp 1000/ kg ada yang Rp 800/kg. Namun rata-rata di semua daerah tidak ada yang di atas Rp 2000/kg.

Munas I AKPSI tahun 2022 diikuti 160 kabupaten dari 22 Provinsi se -Indonesia. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved