Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pansus DPRD Pekanbaru Undur Pengesahan Ranperda BPHTB Jadi Bulan Agustus 2022

Target Pansus DPRD Pekanbaru terkait pengesahan Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru pada Juli ini, terpaksa diundur.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Internet
Target Pansus DPRD Pekanbaru terkait pengesahan Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru pada Juli ini, terpaksa diundur. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Target Pansus DPRD Pekanbaru terkait pengesahan Ranperda Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Kota Pekanbaru pada Juli ini, terpaksa diundur.

Pansus menjadwalkan lagi, pengesahannya pada Agustus 2022 mendatang.

Alasan Pansus tak sesuai jadwal, karena anggota Pansus DPRD saat ini banyak agenda penting, yang tujuannya untuk masyarakat banyak juga.

"Rencana awal kemarin Juli. Tapi karena agenda-agenda DPRD sekarang ini, Bimtek, rapat banggar, komisi dan lain-lain. Paling lambat Agustus lah," Ketua Pansus Ranperda BPHTB DPRD Pekanbaru Mulyadi AMd, Senin (18/7/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sejauh ini, Pansus DPRD masih melakukan pembahasan intensif, bahkan sudah memanggil beberapa pihak terkait. Terakhir pada pekan lalu, Pansus sudah membahas Ranperda ini dengan BPN Pekanbaru dan organisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

"Kita sudah mendapatkan masukan dari BPN. Mudah-mudahan pada rapat selanjutnya, sudah selesai," sebut Politisi Senior PKS ini.

Pansus DPRD nantinya akan merekomendasikan, agar pengurusan sertifikat ke BPN tidak terlalu lama. Jika bisa selesai satu pekan, kenapa harus berlama-lama.

Selain itu juga, Pansus ingin memastikan tidak ada biaya apapun lagi, selain tertera di Perda. Artinya, tidak ada biaya siluman apapun itu namanya.

Seperti diketahui, Ranperda ini dibahas seiring revisi Perda No 4 Tahun 2010, tentang BPHTB. Ada beberapa keuntungan bagi masyarakat, setelah Ranperda ini disahkan nantinya.

Satu di antaranya, masyarakat tidak lagi membayar (gratis) BPHTB-nya untuk pengurusan sertifikat tanah pribadi. Selama ini masyarakat harus membayar. Praktis nantinya hanya bayar pajak bumi bangunan (PBB) saja.

Sebaliknya, jika sertifikat pribadi berganti nama baru, dikenakan biaya 0,5 persen di PPATS. Namun untuk biaya 0,5 persen ini masih dalam pembahasan. Selanjutnya, masyarakat diberi waktu 2 tahun untuk pengurus sertifikat tanah gratis ini. Untuk pengurusan sertifikatnya, tetap ke BPN dengan biaya gratis.

meski Ranperda ini disahkan, khusus pengurusan sertifikat untuk dunia usaha atau pengembang perumahan, mereka tetap seperti biasa membayar surat sertifikat. Sebab, pengembang mencari profit.

Pansus DPRD hanya memberikan keringanan untuk masyarakat secara umum saja. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved