Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Miris PAD dari Sampah Cuma Terkumpul Rp 2 M, DPRD Pekanbaru: DLHK Pekanbaru Tak Tegas

Dari laporan yang diterima IV DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja DLHK hingga Juli 2022 ini, PAD terkumpul dari retribusi pungutan sampah Rp 2 M.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Dari laporan yang diterima IV DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja DLHK hingga Juli 2022 ini, PAD terkumpul dari retribusi pungutan sampah Rp 2 M. FOTO: Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kinerja DLHK Pekanbaru terus dikeluhkan masyarakat. Mulai persoalan pengangkutan sampah, hingga PAD yang dihasilkan sangat miris.

Dari laporan yang diterima Komisi IV DPRD Pekanbaru selaku mitra kerja DLHK, hingga Juli 2022 ini, PAD yang baru terkumpul dari retribusi pungutan sampah Rp 2 miliar.

Padahal target PAD yang dipancangkan DLHK Pekanbaru tahun 2022 ini, sebesar Rp 45 miliar. Untuk diketahui, anggaran yang dikucurkan untuk penanganan sampah tahun 2022 ini sebesar Rp 60 miliar.

Dengan deretan permasalahan ini, legislator menilai bahwa DLHK merupakan OPD yang sedang sakit, yang butuh infus penanganan maksimal.

"Kepada kita kemarin dipaparkan, bahwa potensi PAD dari retribusi sampah ini tahun 2022 Rp 100 miliar. Dari potensi tersebut, DLHK hanya berani mematok target Rp 45 miliar. Tapi sampai sekarang baru dapat Rp 2 miliar," tutur Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Selasa (26/7/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Dengan raihan sangat minim yang diperoleh DLHK Pekanbaru, kata Sigit Yuwono, sangat tidak mungkin DLHK bisa meraih PAD hingga akhir tahun 2022 Rp 45 miliar.

Artinya dengan kondisi sekarang, DLHK Pekanbaru harus dievaluasi.

Sebab, akibat kinerja mereka yang buruk, membuat masyarakat resah, karena sampah ini terjadi setiap hari.

"Masalah angkutan sampah ini berlarut-larut, karena DLHK tidak tegas. Baik dengan pihak ketiga, maupun dengan angkutan mandiri yang notabenenya ilegal," sebutnya.

Politisi Senior Partai Demokrat tersebut menggambarkan soal retribusi sampah, bahwa masyarakat dipastikan membayar retribusi sampah ini setiap bulan. Persoalan di sini, masyarakat tidak mau tahu, siapa yang memungut retribusi tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved