Utang Indonesia ke China Capai Rp 326,7 Triliun, Pengamat: Awas Jebakan Utang

Menurut pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bhima Yudhistira, ada banyak faktor yang membuat Indonesia tertarik dengan pinjaman dari China. 

“Yang pertama, tenor utangnya jangka panjang. Kedua, secara bunga jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor di negara lain,” kata Bhima kepada BBC Indonesia.

“Kajian awal terhadap proyeknya juga tidak dilakukan seketat kreditur lainnya. Misalnya dibandingkan dengan lembaga multilateral seperti bank dunia atau Asian Development Bank, penilaian awal mereka relatif sangat detail dan ini dianggap memakan waktu terlalu lama,” kata Bhima.

Ia juga menambahkan bahwa pinjaman dari China menjadikan standar lingkungan, sosial, dan pemerintahan relatif dikesampingkan dan tidak menjadi syarat utama pinjaman dan hanya bersifat pelengkap.

“Di sinilah pinjaman China itu dianggap 'easy to get.' Mudah prosesnya dibanding pinjaman dari kreditur lainnya. Tapi cara-cara pinjaman dengan penilaian ataupun perencanaan yang sudah bermasalah dari awal, yang penting prosesnya cepat,” kata Bhima.

“Ya ini ternyata menimbulkan banyak problem dalam proses maupun dalam penyelesaiannya.”

Menurut Bhima, meski yang mengambil pinjaman adalah BUMN, jika ada kendala maka risiko tetap ditanggung pemerintah atau APBN.

Utang non-pemerintah menjadi salah satu faktor yang membuat Sri Lanka berada di titik kebangkrutan.  

“Sri Lanka, Laos juga yang terdekat,” kata Bhima. “Mereka konsepnya adalah utang dengan ‘B to B’ memang. Membentuk konsorsium dan kemudian utang itu sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur yang memang perencanaannya dari awal sudah bermasalah dan dipaksakan seperti Pelabuhan Hambatonta di Sri Lanka,” kata Bhima.

“Ketika gagal bayar, ada konsesi yang diberikan kepada China maupun BUMN China, dalam jangka yang sangat panjang (pelabuhan) dikelola mereka.”

Bagaimana agar Indonesia tidak terjebak utang China?

Berdasarkan informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, saat ini pemerintah memiliki 208 proyek dan 10 program strategis nasional dengan total nilai investasi lebih dari Rp 5.700 triliun baik dari dalam maupun luar negeri.

Proyek-proyek itu termasuk pembangunan bendungan, bandara, pelabuhan, jalan, dan lain lain.

BBC Indonesia telah menghubungi KPPIP untuk berupaya mendapatkan besaran pembiayaan dari utang luar negeri, namun tidak mendapat jawaban.

Namun, menurut keterangan pers yang diadakan secara langsung dan virtual oleh KPPIP, nilai investasi APBN besarannya sekitar 13 persen dari total nilai investasi, yakni Rp 714,5 triliun.