Breaking News:

Berita Siak

Badan Usaha Milik Kampung di Siak Berbadan Hukum Sendiri, Bisa Mengajukan Pinjaman ke Bank

Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di kabupaten Siak telah mempunyai badan hukum tersendiri.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Wabup Siak Husni Merza membeli produk Bumkam Merangkai, kecamatan Dayun, Selasa (26/7/2022) kemarin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) di kabupaten Siak telah mempunyai badan hukum tersendiri.

Tujuan Bumkam berbadan hukum tersendiri agar leluasa mengelola bisnis dan mendapatkan pinjaman dari bank.

“Ada 27 Bumkam yang telah kita serahkan badan hukumnya, dan satu lagi Bumkam Bersama. Kami menyerahkan badan hukum Bumkam ini baru Selasa kemarin di kampung merangkai, Dayun,” kata Husni Wakil Bupati Siak Husni Merza, Kamis (28/7/2022).

Husni mengatakan Bumkam memang selayaknya memiliki semangat baru untuk mengembangkan usaha yang dapat mengangkat potensi kampung.

Bumkam dan Bumkam Bersama tersebut telah melengkapi badan hukum dari Kemenhumkam RI.

“Ini merupakan satu-satunya Bumkam yang telah berbadan hukum di Provinsi Riau,” kata dia.

Husni menambahkan, telah resminya Bumkam memiliki badan hukumnya, maka manajemen akan mudah mengakses permodalan di perbankan.

Selain itu juga memudahkan manajemen dan lebih leluasa mengembangkan usahanya.

“Tujuan utamanya dari pendirian Bumkam adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Serta mampu kerjasama dengan pihak terkait yang mampu mendatangkan profit bagi lembaga Bumkam,” kata dia.

Ia menerangkan, tujuan utama didirikan Bumkam adalah untuk meningkatkan perekonomian kampung. Kemudian mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat bagi masyarakat.

“Tentunya setelah berbadan hukum kami berharap Bumkam bisa bekerjasama dengan BUMN dan BUMD serta pemerintah dan masyarakat yang memiliki modal untuk menumbuhkembangkan unit—unit usahanya,” kata dia.

Husni berpesan agar Bumkam harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memiliki inovasi dalam menjalankan bisnisnya.

Bumkam juga diwajibkan untuk harmonisasi antara penasehat dan pengawas dengan pelaksanaan operasional yang akan menumbuhkan income. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved