Breaking News:

DPRD PEKANBARU

Pemko Kalah Digugat Warga Soal Sampah, DPRD Pekanbaru: Pemko Banding atau Tidak?

Gugatan warga negara/citizen lawsuit terkait persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru resmi didaftarkan aktivis lingkungan hidup Desember 2021

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Proses pengangkutan sampah di Jalan Durian, Kota Pekanbaru. Temuan BPK ada kelebihan bayar ke operator angkutan sampah sebesar Rp 3 Miliar pada tahun 2021. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- DPRD Pekanbaru menyatakan siap menjalankan, amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, ikhwal Pemko dinyatakan kalah dalam gugatan, yang dilakukan warga citizen law suit terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Dalam putusan yang dibacakan Senin (1/8/2022) kemarin, mengharuskan wali kota, DPRD Pekanbaru dan juga DLHK Pekanbaru, untuk membuat aturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah.

"Pertama kita hormati putusan PN tersebut, karena sudah memutuskan secara baik dan komprehensif. Namun untuk langkah selanjutnya, kita tunggu dulu langkah Pemko Pekanbaru," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE, Selasa (2/8/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Langkah yang dimaksudkan Politisi Senior Demokrat ini, apakah Pemko Pekanbaru akan melakukan upaya banding atas putusan tersebut, atau malah sebaliknya, tidak banding.

Karena berdasarkan langkah Pemko tersebut, baru bisa ditentukan pijakan selanjutnya. Apalagi dalam amar putusan itu menyatakan, para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka, menghukum tergugat untuk menerbitkan peraturan kepala daerah, yakni menerbitkan aturan penggunaan sampah plastik sekali pakai di retail, toko dan usaha modern.

Kemudian, fasilitasi pembatasan penggunaan sampah plastik pada tingkat UMKM dan Komunitas. Selanjutnya, pengelolaan sampah daur ulang dan pembatasan sampah (bank sampah terdata).

"Penerbitan aturan tersebut saya rasa memang harus dilakukan. Meski tidak ada putusan PN, tapi sudah selayaknya di Kota Pekanbaru sudah ada regulasi tersebut. Apalagi di kota-kota besar lainnya, sudah membuat aturan yang dimaksudkan itu," terang Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru ini.

Disinggung apakah DPRD Pekanbaru nantinya siap membantu Pemko Pekanbaru menerbitkan aturan tersebut?

"Iya, sudah pasti kita DPRD siap. Tapi landasannya yang tadi, menunggu langkah Pemko. Banding atau tidak terhadap putusan PN," sebutnya tegas.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved