Breaking News:

DPRD PEKANBARU

Pemko Kalah Digugat Warga Soal Sampah, DPRD Pekanbaru: Pemko Banding atau Tidak?

Gugatan warga negara/citizen lawsuit terkait persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru resmi didaftarkan aktivis lingkungan hidup Desember 2021

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Proses pengangkutan sampah di Jalan Durian, Kota Pekanbaru. Temuan BPK ada kelebihan bayar ke operator angkutan sampah sebesar Rp 3 Miliar pada tahun 2021. 

Ketiga pihak yang ditarik sebagai tergugat, diminta untuk membenahi kebijakan pengelolaan sampah, baik kebijakan penanganan hingga pembatasan.

Koordinator Media dan Penegakkan Hukum Walhi Riau, Ahlul Fadli mengatakan, gugatan ini berawal dari cerminan perencanaan kota yang sangat buruk.

Menurutnya, pengelolaan dan penanganan sampah dalam sepuluh tahun terakhir, tidak mengalami kemajuan bahkan telah merusak lingkungan, jalan, mencemari udara, mengganggu keindahan kota serta mengakibatkan banjir.

Ahlul menegaskan, puncaknya dimulai sejak akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021.

Terjadi penumpukan sampah karena sistem pengangkutan masih menggunakan sistem swastanisasi, yaitu sebuah proses pengubahan kepemilikan dari bisnis-bisnis yang tadinya dimiliki pemerintah kepada pemegang saham swasta dan/atau individu-individu.

LBH Pekanbaru, Noval, menyambut baik dan dia mengapresiasi putusan PN Pekanbaru, yang kemudian berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan hidup.

( Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved