Breaking News:

Protes Eksekusi Lahan di Siak

Kuasa Pemilik Lahan Beberkan Latar Belakang Aksi Massa Tolak Eksekusi Lahan di Siak, Begini Katanya

Massa turun ke Km 8 Dayun menolak constatering dan eksekusi lahan oleh PN Siak. Kuasa pemilik lahan, Sunardi menjelaskan latar belakang aksi tersebut

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Nurul Qomariah
Tribunpekanbaru.com/Mayonal Putra
Kuasa pemilik lahan di Km 8 Dayun, Sunardi memberikan keterangan kepada pers terkait alasannya memohonkan penolakan constatering dan eksekusi lahan ke PN Siak, Jumat lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Massa gelar aksi turun ke Km 8 Dayun menolak constatering dan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Siak, Rabu (3/8/2022).

Selain itu masyarakat juga telah memohon perlindungan hukum kepada Kapolri untuk mempertahankan lahan seluas 1.300 Ha milik mereka.

Kuasa pemilik lahan, Sunardi menjelaskan latar belakang aksi massa tersebut.

“Kami sudah mengajukan surat penolakan dan keberatan atas penetapan constatering dan eksekusi itu kepada Ketua PN Siak. Tampaknya PN Siak melanjutkan rencananya dan kami menurunkan massa 1.500 orang untuk menolak constatering dan eksekusi itu,” kata Kuasa Pemilik Lahan, Sunardi.

Sunardi menjelaskan, masyarakat memiliki lahan di antaranya atas nama Indriany Mok dkk secara sah dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.

Namun lahan tersebut akan dieksekusi oleh PN Siak dengan pemohon eksekusi adalah PT Duta Swakarya Indah (DSI).

Ia menguraikan, PT DSI selaku pemilik Surat Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor : 17/Kpts- II/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Tentang Pelepasan Kawasan hutan seluas 13.532 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sei Mempura, Sei Polong Kabupaten Daerah TK II Bengkalis Provinsi Daerah TK I Riau.

Saat ini, kawasan itu masuk di wilayah Kecamatan Mempura dan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

“Setelah dikeluarkanya SK oleh Menteri Kehutanan Nomor : 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 Ha tersebut, PT DSI ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai pada ketentuan yang tercantum dalam isi SK," papar Sunardi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved