Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Perdanya Sudah Ada, DPRD Pekanbaru Tagih Pemko karena Masih Banyak Bangunan Liar di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru sudah mengesahkan Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat Pekanbaru. Namun sayang, hingga kini penerapan melempem.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
b4networks.com
DPRD Pekanbaru sudah mengesahkan Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat Pekanbaru. Namun sayang, hingga kini penerapan melempem. Foto Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru sudah mengesahkan Perda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat Kota Pekanbaru, beberapa bulan lalu. Namun sayang, hingga kini penerapan dan action di lapangan Perda tersebut melempem.

Hal itu terbukti, masih banyaknya bangunan liar atau rumah liar (ruli), di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru ini. Seperti halnya di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan HR Soebrantas, Jalan Arifin Ahmad, Jalan Riau ujung, Jalan Air Hitam, serta di beberapa titik lainnya.

Kini saatnya, DPRD Pekanbaru selaku pembuat Perda, menagih ke Pemko Pekanbaru, melalui OPD terkait untuk melaksanakan Perda tersebut.

"Kita sudah capek membahas, kunjungan kerja tentang Perda Tibum ini. Hasilnya ternyata seperti ini. Kesal juga kita melihatnya. Ada apa dengan kinerja Pemko ini," tegas mantan Ketua Pansus Perda Tibum dan Ketentraman Masyarakat DPRD Pekanbaru, Robin Eduar SE MH, Rabu (3/8/2022) kepada Tribunpekanbaru.com.

Politisi PDI-P ini lalu mencontohkan, bangunan liar yang membuat resah masyarakat di Jalan Riau dan beberapa jalur lainnya. Bahkan mereka mendirikan bangunan liar di atas parit atau drainase, termasuk juga di area daerah median jalan (DMJ).

Selain membuat keindahan kota jadi buruk, juga mengakibatkan banjir di masing-masing daerah tersebut.

"Ini kan jelas melanggar aturan. Kenapa dibiarkan begitu saja. Makanya, kita minta Satpol PP sebagai penegak Perda, untuk menindaklanjuti. Jangan banyak alasan," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru ini meminta, agar Pemko serius untuk menindaklanjuti Perda yang sudah dibuat. Sebab, Perda tersebut dibuat untuk dilaksanakan. Apalagi membuat Perda itu, sudah mengucurkan anggaran yang besar hingga ratusan juta.

"Satpol PP itu bekerja jangan menunggu surat dari OPD terkait. Kan sudah jelas Tupoksinya sebagai penegak Perda. Jika memang melihat pelanggaran, segera ditindak. Tolong diperhatikan ini," harapnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved