Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Minta Sosialisasikan Kurikulum Merdeka, Disdik Terangkan Begini

Anggota DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi meminta agar Disdik segera sosialisasikan Kurikulum Merdeka

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Anggota DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE MSi meminta agar Disdik segera sosialisasikan Kurikulum Merdeka, yang digagas Kemendikbud Ristek. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru H Zulkarnain SE MSi meminta agar Disdik segera sosialisasikan Kurikulum Merdeka, yang digagas Kemendikbud Ristek.

Meski penerapan Kurikulum Merdeka tersebut belum untuk semua sekolah, namun namun dikhawatirkan pihak sekolah dengan otomatis nanti melaksanakannya.

Sehingga membuat para siswa tambah panik untuk belajar.

"Tingkat akreditasi sekolah di Kota Pekanbaru ini berbeda-beda. Jadi, daya serapnya juga akan berbeda dalam menerima Kurikulum Merdeka ini. Makanya segerakan sosialisasi," kata Zulkarnain kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (5/8/2022).

Menanggapi hal ini, Kabid SMP Disdik Pekanbaru Nurbaiti SPd MPd menjelaskan, bahwa kurikulum ini bernama Implementasi Kurikiulum Merdeka (IKM).

Kurikulum Merdeka ini sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter, serta kompetensi peserta didik.

Kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah penggerak, dan di sekolah yang bersedia secara mandiri menerapkan IKM.

Ada 3 pilihan atau rekomendasi dalam pelaksanaan IKM. Masing masing mandiri belajar, yakni sekolah menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.

Selanjutnya pilihan 2, yakni mandiri berubah, yaitu sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7 dan 10 (disediakandari Kemendikbud).

Terakhir, pilihan mandiri berbagi, yakni menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7 dan 10.

"Kurikulum Merdeka wajib diterapkan di sekolah penggerak, yang telah ditunjuk sebagai pelaksana oleh Kemendikbud. Namun pemerintah memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan, yang siap dan bersedia menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri," papar Nurbaiti menjawab Tribunpekanbaru.com.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Disdik Pekanbaru telah mensosialisasikan tentang kebijakan IKM ini kepada satuan pendidikan, dan tidak ada paksaan untuk pelaksanaanya.

Karena disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sekolah.

"Kami, Disdik Pekanbaru melalui kabid, kasi dan pengawas sekolah, melakukan pendampingan ( monev) pelaksanaan IKM di satuan pendidikan," sebutnya.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved