Breaking News:

Berita Siak

Kepala BPN Siak: Tidak Ada Lahan Terdaftar Atas Nama PT Karya Dayun di BPN

Kepala BPN Siak Budi Satrya mengatakan tidak ada lahan di Dayun yang terdaftar di kantornya atas nama PT Karya Dayun.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Sesri
Tribunpekanbaru,com/Mayonal Puerta
Kepala BPN Siak Budi Satrya menjelaskan posisi kepemilikan lahan yang dikelola PT Karya Dayun, Jumat (5/8/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak, Budi Satrya mengatakan tidak ada lahan di Dayun yang terdaftar di kantornya atas nama PT Karya Dayun.

Lahan yang disengketakan PT Duta Swakarya Indah (DSI) melawan PT Karya Dayun (KD) di Dayun tersebut terdaftar atas nama individu atau masyarakat.

“Ya, yang terdaftar kan bukan atas nama Karya Dayun, yang terdaftar atas nama individu,” kata budi Satrya menjawab Tribunpekanbaru.com, Jumat (5/8/2022).

Budi menyatakan kurang pas statement yang mengatakan pihaknya menolak mengirim juru ukur ke Pengadilan Negeri (PN) Siak saat melakukan constatering dan eksekusi lahan.

Sebab selama ini pihaknya ikut berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan termasuk selalu menghadiri undangan dari PN Siak.

“Cuma selama ini kami tidak dimohonkan untuk mengirim juru ukur. Kalau memang katanya ada tolong tunjukan dokumen permohonannya. Nah jelas dalam hal ini kami tidak pernah menolak,” kata Budi.

Namun demikian, setiap ada permohonan pengukuran lahan harus jelas objeknya. Sebab BPN tidak dalam rangka menetapkan namun hanya melaksanakan pengukuran, tentu pada objek yang sudah jelas dari pemohon.

“Misalnya awak punya tanah, kan tidak ujuk-ujuk BPN yang tahu tentang tanah awak. Maka awak harus tunjukan di mana sudutnya. Kami mengukur berdasarkan penunjukan, barulah nanti diketahui panjang lebar dan luasnya,” kata dia.

Baca juga: Terjadi Bentrok dan 4 Orang Terluka, PN Siak Tunda Constatering dan Eksekusi Lahan di Dayun

Baca juga: PN Siak Tidak Libatkan BPN untuk Constatering dan Eksekusi Lahan, Warga Sebut Langgar SOP

Budi menjelaskan, BPN tidak ujuk-ujuk mengetahui tanah yang akan diukur tetapi berdasarkan penunjukan oleh pihak yang memohonkan. Jika lahan bersengketa, BPN harus ditunjukkan objek yang disengketakan, baru bisa dilakukan pengukuran.

“Lahan bersengketa itu jelas di mana objek yang disengketakan, setelah ditunjukkan kepada kami baru kami melakukan pengukuran secara akurat. Nah itu jika kami yang mengukur, tapi kan (sengketa DSI-Karya Dayun) bukan kami yang mengukur,” kata dia.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved