Breaking News:

DPRD PEKANBARU

Ketua DPRD Ajak Warga untuk Jadikan Kota Pekanbaru Bersih, Pasca Pemko Kalah Digugat Warga

DPRD Pekanbaru menyatakan siap menjalankan, amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, ikhwal Pemko dinyatakan kalah dalam gugatan,

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Sampah tampak menumpuk di tepi Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru dekat halte bus TMP RS Awal Bros Pekanbaru, Minggu (10/7/2022). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST merespon positif, soal Pemko diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru bersalah, terkait gugatan penanganan sampah.

Politisi Senior PKS ini justru mengajak semua warga Kota Pekanbaru, untuk bersama-sama membuat kota ini menjadi bersih.

"Meski DPRD belum mendapatkan salinan putusan putusan tersebut, kami mengajak masyarakat ambil sisi positifnya saja. Ayo jadikan ini sebagai motivasi bagi kita semua (Pemko, DPRD, dan juga masyarakat), untuk bersama-sama membuat Pekanbaru bersih dari sampah," tegas Sabarudi kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (8/8/2022).

Sabarudi menilai, keputusan hakim tersebut, dipastikan untuk kebaikan masyarakat Kota Pekanbaru secara umum.

Bahkan lebih kepada sisi positif, agar semua stakeholder secara bersama-sama berkomitmen menjadikan Kota Pekanbaru bersih.

Mantan Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru ini juga, tidak memikirkan hal lainnya soal putusan Pengadilan Negeri itu.

"Asal untuk kebaikan bersama, kita pasti dukung. Sehingga pengelolaan (sampah), lebih baik ke depan. Kita juga yakin, tidak ada tendensius lainnya," paparnya.

DPRD Pekanbaru menyatakan siap menjalankan, amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, ikhwal Pemko dinyatakan kalah dalam gugatan, yang dilakukan warga citizen law suit terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Dalam putusan yang dibacakan Senin (1/8/2022) kemarin, mengharuskan wali kota, DPRD Pekanbaru dan juga DLHK Pekanbaru, untuk membuat aturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah.

Dalam amar putusan itu  menyatakan, para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka, menghukum tergugat untuk menerbitkan peraturan kepala daerah, yakni menerbitkan aturan penggunaan sampah plastik sekali pakai di retail, toko dan usaha modern.

Kemudian, fasilitasi pembatasan penggunaan sampah plastik pada tingkat UMKM dan Komunitas. Selanjutnya, pengelolaan sampah daur ulang dan pembatasan sampah (bank sampah terdata).

(Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved