Breaking News:

Berita Siak

PT DSI Belum Miliki HGU, Baru Diajukan 2021 Seluas 900 Ha dari 3.000 Ha Kebun Kelapa Sawit

PT Duta Swakarya Indah (DSI) terkonfirmasi belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama ini.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Mayonal Putra
Kepala BPN Siak Budi Satrya menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/8/2022) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - PT Duta Swakarya Indah (DSI) terkonfirmasi belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama ini.

Padahal sudah beroperasi selama belasan tahun di kecamatan Dayun, Mempura dan Koto Gasib kabupaten Siak.

Informasi yang dihimpun Tribunpekanbaru.com dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak, Senin (8/8/2022) ternyata PT DSI baru mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HGU kepada BPN Siak pada 2021 lalu. Luas yang dimohonkan juga tidak sampai 50 persen dari luas perkebunannya.

Kepala BPN Siak Budi Satrya membenarkan PT DSI mengajukan HGU pada tahun lalu. Totalnya sekitar 900 Ha atau di bawah 1.000 Ha. BPN Siak juga menindaklanjuti pengajuan HGU tersebut dengan melimpahkan ke Kantor Wilayah BPN provinsi Riau.

“Kewenangannya berada di Kanwil karena itu kami limpahkan ke Kanwil. Saat ini masih berproses di Kanwil,” kata Budi Satrya menjawab Tribunpekanbaru.com di ruangan kerjanya.

Budi juga menyampaikan pihaknya tidak ada menolak pengajuan tersebut. Sebab kewenangan di BPN tingkat kabupaten paling banyak hanya 10 Ha. Selebih dari itu berada di Kanwil, sedangkan penerbitan itu berada di pusat.

“Selama ini PT DSI baru sekali mengajukan HGU, masalah luas lahannya lebih dari jumlah yang diajukan bisa jadi bidangnya terpisah, apakah nanti mereka mengajukan lagi atau tidak, kita kan tidak tahu juga kenapa di bawah 1.000 Ha dia ajukan saat ini,” kata dia.

Diketahui, PT DSI mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Kementerian Kehuatanan pada 1998 seluas 13.500 Ha. Pada 2006 perusahaan itu memperoleh Izin Lokasi dan pada 2009 memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 8.000 Ha.

Dari luas tersebut hingga saat ini baru 3.000 Ha yang mampu ditanami kelapa sawit. Aktivitas perkebunan PT DSI tersebut sejak lama belum mengantongi HGU hingga saat ini.

Budi Satrya membeberkan di BPN Siak baru sekali perusahaan itu mengajukan DSI yakni 2021 lalu. Sampai saat ini HGU yang dimohonkan belum terbit. Selama beraktifitas di izinnya tersebut belum memberikan pemasukan bagi negara karena tidak ada HGU.

PT DSI tersebut juga mengalami sengketa lahan dengan masyarakat. Dari 8.000 Ha Ilok dan IUP yang diperolehnya ada 11 klaim kepemilikan tanah di atasnya. Tanah-tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat. Satu di antaranya adalah tanah masyarakat yang telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 1.300 Ha yang dikelola oleh PT Karya Dayun.

Pengertian HGU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 28 Ayat 1 disebutkan, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved